Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Rokan Hilir Masih Rendah, Bupati Dorong Solusi bagi Pekerja Informal

Kepala Bidang Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Rokan Hilir, Ahmad Subaiki, menyampaikan kondisi ini dalam pertemuan dengan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, Selasa (18/3/2025) di Bagansiapiapi.

ROKAN HILIR, Oketimes.com – Tingkat kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir masih jauh dari angka ideal. Hingga pertengahan Maret 2025, hanya sekitar 17% dari total pekerja di wilayah tersebut yang telah terdaftar sebagai peserta. Angka ini masih jauh dari target yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  

Kepala Bidang Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Rokan Hilir, Ahmad Subaiki, menyampaikan kondisi ini dalam pertemuan dengan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, Selasa (18/3/2025) di Bagansiapiapi.

Menurutnya, dari total 312.488 pekerja di Rokan Hilir, baru 52.882 orang yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara 259.606 pekerja atau sekitar 83% masih belum terdaftar.  

Pada 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat sebesar Rp73 miliar kepada peserta di Rokan Hilir. Dana ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta Jaminan Kematian yang juga mencakup beasiswa bagi ahli waris peserta. Hingga Maret 2025, jumlah klaim yang diterima masyarakat mencapai 4.300 klaim, dengan 300 anak aktif menerima beasiswa pendidikan. Selama periode Januari–Maret 2025, total klaim yang dicairkan mencapai Rp16,7 miliar untuk 743 pekerja, serta beasiswa senilai Rp245 juta bagi 73 anak.  

Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menyoroti rendahnya kepesertaan pekerja di wilayah pesisir seperti Pasir Limau Kapas, Pekaitan, Sinaboi, dan Bagansiapiapi, yang mayoritas bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu. Ia menekankan perlunya skema khusus agar iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi beban bagi mereka.  

“Banyak pekerja informal seperti pengemudi transportasi lokal di Bagansiapiapi yang pendapatannya minim. Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan harus mencari solusi agar mereka tetap mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” ujar Bistamam.  

Pemerintah daerah berencana mencari mekanisme alternatif, termasuk kemungkinan subsidi atau skema pembayaran yang lebih fleksibel, guna memastikan pekerja informal mendapatkan perlindungan yang layak.***