Pemprov Riau Optimis Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen pada 2025

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa inklusi keuangan menjadi prioritas pemerintah daerah karena berperan penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PEKANBARU, Oketimes.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau optimis mampu mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2025, khususnya di daerah terpencil dan kurang terlayani. 

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa inklusi keuangan menjadi prioritas pemerintah daerah karena berperan penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

"Hal ini telah menjadi perhatian global dan menjadi prioritas pemerintah daerah. Inklusi keuangan berperan penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan," ujar Job Kurniawan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Kamis (13/2/2025). 

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021, tingkat inklusi keuangan nasional ditargetkan mencapai 90 persen pada 2024. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 75,02 persen. 

Di Riau sendiri, pada 2023 indeks literasi keuangan tercatat sebesar 67,27 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 85,19 persen. Dengan capaian ini, Pemprov Riau hanya perlu meningkatkan sedikit lagi untuk memenuhi target nasional.  

Strategi Meningkatkan Inklusi Keuangan

Untuk mempercepat pencapaian target, Pemprov Riau telah membentuk 13 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. TPAKD diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan.  

"TPAKD harus menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, serta mendorong optimalisasi sumber dana untuk penyediaan pendanaan produktif," jelas Job Kurniawan. 

Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito, menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai target inklusi keuangan, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), perluasan layanan Laku Pandai, serta program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). 

Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memperluas akses dan digitalisasi keuangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).  

"Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu bersinergi dan terus berinovasi dengan program-program yang ada ke depannya," pungkas Triyoga.***