Aktivis Sorot Rencana BP Batam "Jual" RSBP, Rudi Membisu

Foto insert : Yusril Koto, Muhammad Rudi Kepala BP Batam dan RSBP Batam, Kepri.

Batam, Oketimes.com - RS Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) adalah Rumah Sakit pemerintah pertama yang dibangun di Kota Batam pada tahun 1971, saat itu masih bernama RS Otorita Batam dan BP Batam waktu itu bernama Otorita Batam dikepalai oleh Bj. Habibie.

Salah satu fasilitas disiapkan adalah RS, sebagai penunjang kawasan industri pada saat itu. Dengan berkembangnya Batam, maka RSBP Batam juga semakin berkembang dan sudah sangat membantu dalam memberikan pelayanan di Batam dan Kepri khusus masyarakat kurang mampu, menengah kebawah.

"Bahkan Bj Habibi kala itu telah menyiapkan landasan heliped untuk bisa mendaratkan helikopter menerima rujukan dari pulau-pulau karena kondisi geografis Kepri merupakan kepulauan," ujar aktivis anti rasuah Barelang Yusril Kota dalam keterangannya kepada media pada Senin, 1 Juli 2024.

Selain itu kata dia, RSBP Batam merupakan RS Pemerintah dengan status kepemilikan Kementerian Keuangan. Type RSBP Batam adalah B Non pendidikan, Terakreditasi Paripurna, Laboratorium berstandar ISO. Bekerjasama dengn BPJS Kesehatan. 80 persen pasien yang berobat adalah pasien BPJS.

Namun, RSBP dianggap oleh pejabat di BP Batam, dinilai unit yang tidak menguntungkan, sehingga membebani BP Batam secara finansial.

Padahal, fasilitas dan peralatan RSBP Batam cukup lengkap, SDM Dokter Spesialis dan Subspesialis terlengkap di Kepri, dan menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan murah dan pusat rujukan seluruh RS di Kepri. Karena, merugi BP Batam berencana "menjual" RSBP Batam kepada Mayapada Group.

"Saat ini sedang melakukan duedeligent, untuk melihat dan memetakan kondisi RSBP Batam sebelum mereka "jual", ungkap Yusril.

Jelas Yusril, rencana "menjual" itu, karena kawasan sekupang tempat dimana RSBP Batam saat ini, akan di jadikan KEK Kesehatan. Di mana RS Mayapada akan membangun RS International di kawasan tersebut yang sudah bekerjasama dengan RS Intenasional Apolo dari India.

"Jadi RSBP Batam akan "dijual", sambil menunggu RS Mayapada dibangun dan beroperasi," kata Yusril.

Disampaikannya, jumlah pasien yang berobat 80 persen adalah pasien BPJS Kesehatan dan masyarakat yang kurang mampu. Sehingga wajar belum mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Yusril menerangkan saat ini di Batam dan Kepri belum ada RS Type A, sebanyak dua RS Pemerintah di Batam dan 2 RS Pemerintah di Kepri yang ada hanya RS type B.

"Jika masyarakat membutuhkan pelayanan lebih lanjut di rujuk ke RS type A di pulau Sumatera dan Jawa, pasien harus menyeberang ke Sumatera maupun Jawa bahkan banyak juga yang ke Singapura dan Malaysia," ungkap Yusril.

Tidak semua pasien mampu membiayai akomodasi di RS rujukan type A. Dan akhirnya pasien dengan penyakit komplikasi dan berbiaya tinggi terpaksa harus di layani di RS type B di Batam.

Seharusnya lanjut Yusril, pejabat BP Batam bukan "menjual" RSBP Batam, tapi manaikkan type RS menjadi type A. Sungguh sangat aneh dan ironi sekali, dimana pemimpin daerah berlomba untuk menambah dan membangun RS Pemerintah daerahnya dan melengkapi fasilitas untuk masyarakat, ini malah kebalikan "Menjual" ke swasta hanya memikirkan profit saja.

"Kepri dan Batam adalah beranda Depan Indonesia, ini tidak sejalan dengan Program Kemenkes dan Pemerintah untuk melengkapi layanan kesehatan di beranda depan Indonesia," ujar Yusril.

Yusril mempertanyakan, haruskah RSBP Batam "dijual" Mengapa BP Batam tidak ada niat untuk meningkatkan fasilitas dan menambah SDM, serta menjadikan RSBP Batam ke type A?

Menurutnya, BP Batam seharusnya mengelola RSBP Batam secara profesional dan bukan secara instan. Apakah ada kepentingan dibalik semua ini?

Tidak kalah pentingkah Rumah Sakit dibandingkan dengan pembangunan jalan? Tanya Yusril lagi, dengan penduduk Batam 1,3 juta apakah RSUD Batam sudah mampu melayani sendiri tanpa RSBP Batam terhadap masyarakat tidak mampu.

Yusril mengingatkan, dalam proses transisi kepala BP Batam seharusnya mengkaji lebih dalam efek-efek negatif terhadap rencana "menjual" RSBP Batam, jangan sampai ada implikasi ke depan terhadap kebijakan yang diambil.

Sampai berita ini naik, Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam Muhammad Rudi, tidak menjawab permintaan klarifikasi awak yang disampaikan lewat pesan whasapp gawainya.***