Kapolri Siap Penuhi Panggilan MK, Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap jika diminta hakim MK untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Permintaan untuk menghadirkan Kapolri ini disampaikan tim hukum Ganjar-Mahfud. (Merdeka.com)

Jakarta - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengaku siap memenuhi panggilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini menyusul permintaan dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang telah bersurat ke Hakim MK agar menghadirkan Kapolri ke dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Alhamdulillah kalau hakim MK nanti mengundang, dengan senang hati kita akan hadir," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri, Selasa (2/4/2024).

Sigit menegaskan, dirinya bakal berupaya memenuhi hak konstitusi selama keterangannya dibutuhkan dalam persidangan tersebut.

"Kita taat terhadap aturan dan konstitusi," tegasnya.

Kubu Ganjar-Mahfud Minta Hakim MK Hadirkan Kapolri
Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, pihaknya meminta kepada Ketua Majelis Hakim konstitusi unruk menghadirkan Kapolri di sidang sengketa Pilpres 2024.

Dia menyebut, pihaknya sudah bersurat ke MK terkait hal ini.

"Gini kami sudah melayangkan surat ke MK ya bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus DKPP, kami juga akan meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Diminta Jelaskan Soal Dugaan Intimidasi di Pilpres 2024
Todung menjelaskan, kehadiran Kapolri di sidang bisa menjelaskan banyak hal menyangkut intimidasi dan kriminalisasi hingga ketidaknetralan polisi saat masa kampanye Pilpres 2024.

"Kami sudah menulis surat untuk itu. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan diperlihatkan bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye," katanya.

"Kami ingin meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakadan perintah-perintah yang dia lakukan," ucap Todung.

Menurutnya, permasalahan pilpres 2024 tak cukup hanya persoalan bantuan sosial. Lebih dari itu, ada aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan pihak kepolisian.

"Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau untuk Bu Sri Mulyani, Bu Risma, Airlangga Hartarto itu kan lebih banyak soal bansos. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum," pungkasnya.(sumber)