Izin Terancam Dicabut, Manajemen JP Pub & KTV Minta Pemerintah Berlaku Adil

Har/RE

PEKANBARU - Kuatnya desakan kelompok masyarakat agar tempat hiburan malam JP Pub & KTV ditutup selamanya mendapat respon dari pemerintah daerah khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang menyurati pemerintah pusat untuk mencabut semua perizinan JP Pub & KTV.

Terkait itu, Manajemen Jerome Polossium (JP) Pub dan KTV Pekanbaru berharap agar pemerintah daerah berlaku adil dalam penerapan aturan terkait tempat hiburan malam. Hal ini disampaikan Humas JP Pub & KTV Teva Iris usai konferensi pers, Ahad (18/12/2022).

Teva Iris memastikan bahwa JP Pub dan KTV belum beroperasi hingga hari ini, Minggu (18/12/2022). Menurutnya, sejumlah ruangan dalam THM tersebut juga belum selesai dibangun.

"Kita belum ada beroperasi, masih tutup. Terkait perizinan akan kita lengkapi, dan kita usahakan sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Florida selaku Kuasa Hukum JP Pub & KTV membantah tudingan sejumlah kelompok masyarakat, bahwa JP Pub & KTV akan menjadi sarang maksiat dan perjudian. Pasalnya, tempat hiburan malam tersebut belum beroperasi dan tudingan dimaksud hanya berdasarkan prasangka.

"Kami masih tutup dan sedang mengurus izin yang diperlukan. Beberapa izin sudah kami kantongi dan beberapa lainnya sedang dalam proses. Jadi kami menolak prasangka bahwa JP adalah sarang maksiat, judi dan beroperasi tanpa izin," jelasnya.

Kuasa hukum JP Pub dan KTV lainnya, Mirwansyah mengatakan pihaknya nanti akan melakukan upaya hukum yang terukur. 

"Jadi sebelum upaya itu kami lakukan, kami berharap gubernur untuk berlaku adil dan arif menyikapi permasalahan ini," kata Mirwansyah.

Mirwansyah mengaku masih menunggu sikap Pemprov Riau dalam menyelesailan permasalahan ini. "Jika sampai dalam waktu yang diharapkan izin tak juga diterbitkan, tentu kami akan lakukan upaya hukum yang terukur," katanya.

Sebelumnya, JP Pub & KTV yang berlokasi di Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi, yang terakhir kali digelar di Gedung MPP Pekanbaru, Jumat (16/12/2022) kemarin.

Kelompok masyarakat tersebut meminta Pemko Pekanbaru dan instansi terkait untuk melakukan penyegelan gedung JP Pub & KTV. dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan sarana pendidikan dan sarana ibadah serta diduga tidak memiliki izin operasional. (*)


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait