Tolak Kenaikan BBM di Pekanbaru, Unras Aliansi BEM Riau Dikawal Polisi

Polresta Pekanbaru kembali melakukan pengawalan dan pengamanan aksi Unjuk Rasa (Unras) pada Rabu (7/9/2022) di depan gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jend Sudirman Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Polresta Pekanbaru kembali melakukan pengawalan dan pengamanan aksi Unjuk Rasa (Unras) pada Rabu (7/9/2022) di depan gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jend Sudirman Kota Pekanbaru.

Ratusan personel Gabungan TNI, Polri dan Satpol PP itu, disiapkan untuk mengawal dan mengamankan ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Riau (BEM Riau).

Dalam apel siaga pengawalan dan pengamanan itu, dipimpin langsung oleh Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Dr H. Pria Budi SIK SH MH.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta mengingatkan kepada seluruh personel untuk melakukan tugas secara humanis sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

"Hindari sikap arogan, berikan pelayanan terbaik dengan cara melakukan pendekatan secara humanis kepada adik-adik mahasiswa peserta aksi unjuk rasa hari ini, Kedepankan sikap profesional agar kita semua terhindar dari provokasi," kata Kombes Pol Pria Budi dalam apel tersebut.

Diketahui, massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi BEM Riau, terdiri dari mahasiswa/i Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Abdurrab (UNIVRAB), Universitas Terbuka (UT), STAI Diniyah Pekanbaru, STAI Al - Azhar Pekanbaru, STIKES Hang Tuah, STIKES Awal Bross dan STMIK AMIK Riau dipimpin Cornelius Laila (Mahasiswa Unilak) selaku Koorlap Aksi dan Ariyanto (Presma STAI Diniyah Pekanbaru) selaku Koordum Aksi.

Dalam tuntutannya, peserta aksi menuntut Pemerintah harus berhentikan pembangunan infrastruktur menggunakan dana APBN, menyerap dana mencapai triliunan.

Kemudian membatasi tenaga kerja luar bagi perusahaan yang ada di daerah, Perusahaan BUMN yang seharusnya putra daerah sejahtera, namun dibenturkan dengan kenaikan harga BBM. Dana IKN dialokasikan dulu ke subsidi BBM.

Selanjutnya, massa aksi juga menuntut pemerintah agar membubarkan lembaga negara yang tidak penting, karena hanya sebagai pemborosan dana APBN. Termasuk keberadaan pihak legislatif yang saat ini sudah tidak pro rakyat.

"Harusnya mereka menjadi Pembela rakyat, namun justru menjadi pengkhianat rakyat!. Tidak sedikitpun membela suara rakyat nya sendiri," teriak massa. 

Pada kesempatan itu, massa juga mendesak Pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Pemberhentian Proyek Infrastruktur ambisius Pemerintah yang Tidak Bersifat Urgensi. Meminta Pemerintah mengevaluasi dalam Penyaluran BBM Bersubsidi.

Setelah menyampaikan orasi, Aliansi BEM Riau melalui Koordum aksi, menyampaikan Surat Pernyataan Sikap dan menyerahkan kepada DPRD Provinsi Riau.

Adapun isi pernyataan sikap, yakni mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM, Pemberhentian proyek infrastruktur ambisius dan proyek yang tidak bersifat urgensi atau/mendesak, Meminta Pemerintah mengevaluasi dalam penyaluran BBM Bersubsidi.

Selama aksi unjuk rasa berjalan dalam keadaan aman dan terkendali, Sekira pukul 17.15 Wib, massa aksi membubarkan diri dengan tertib menuju titik kumpul.***