Sederat Masalah Hantui Pemko, Ini Harapan Bara JP Riau ke Pj Wako Benahi Kota

Boyke Parpati, Sekretaris DPD BARA JP Provinsi Riau.

Pekanbaru, Oketimes.com - Paska Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun dilantik menjadi Penjabat Wako, segudang permasalahan telah menanti gebrakannya untuk membenahi kota Pekanbaru, setelah ditinggal oleh Wali Kota lama, Fisdaus MT dan kroninya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD Barisan Relawan Jkowi/Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Riau, Boyke Parpati, angkat bicara terkait persoalan yang harus diselesaikan oleh Muflihun dalam menyelesaikan problema dimasa 10 tahun kepemimpinan Firdaus- Ayat dan anggota DPRD Pekanbaru saat ini.

"Bukan hanya sampah dan banjir atau gaji dan insentif kesehatan serta hutang yang menggunung saja. Tetapi Pj Walikota Pekanbaru, diminta untuk kembali mengkaji ulang beberapa kegiatan yang saat ini sudah berjalan maupun yang sedang digodok oleh Pemko," ungkap Boyke kepada oketimes.com pada Kamis 26 Mei 2022 di Pekanbaru.

Salah satunya sebut Boyke, dirinnya menyarankan agar pemko tidak membuang anggaran hanya untuk kegiatan yang tidak penting untuk masyarakat, termasuk agar mengkaji ulang keberadaan untuk lelang manajemen pembangunan roda terbang di kota Pekanbaru.

"Anggaran sebesar itu, kok dihamburkanb untuk pembangunan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang lebih penting, ketimbang haru membangun tugu itu," tukas Boyke.

Menurut Boyke, jika hal tersebut tidak segera dihentikan, kondisi keuangan pemko bisa tidak mencukupi untuk kegiatan pembangunan yang lebih penting untuk kemaslatan masyarakat.

"Apalagi Pemko dalam membuat aikon kota itu, tidak mencerminkan simbol-simbol atau gambar yang berhubungan dengan kebudayaan melayu. Bukannya latah, untuk mengerus kebudayaan melayu, tapi kan sudah tidak sesuai dengan harapan generasi muda Riau, khususnya Pekanbaru," ujarnya.

Sebagaimana diketahui lanjut Boy, pemko membutuhkan anggaran sebesar Rp 500 juta yang awalnya Rp 700 juta, untuk tahap perencanaan saja, belum termasuk untuk pembangunan tugu tersebut.

"Salut sih, bisa terjadi penghematan Rp 200 juta. Perkiraan kita, jika dilanjutkan sampai pembagunan tugu roda terbang itu, akan menelan anggran sampai miliaran rupiah APBD Pemko," ulas Boyke.

Selain itu, Boyke juga menyinggung rencana kenaikan tarif parkir yang sedang digodok Dinas Perhubungan (Dishub) serta melakukan evaluasi atas poin-poin kontrak kerja sama parkir, agar Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menelaah ulang rencana tersebut.

"Kita sih setuju tarif parkir dinaikkan, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi jangan sampai main mata tetap berlanjut untuk keuntungan pihak lain," tukas Boyke.

Masih kata Boyke, Pj Walikota Pekanbaru, semestinya menginstruksikan Dishub Kota, agar pembayaran secara elektronik diberlakukan secara penuh di sebanyak 88 ruas jalan yang dikelola pihak ketiga atau PT Yabisa.

"Pembayaran elektronik harus sudah berjalan sepenuhnya, sebelum disahkan kenaikan tarif parkir, guna ada landasan yang pasti bagi pemko untuk kenaikan PAD dari Parkir," ulas Boyke lagi.

Sedangkan untuk pengendalian banjir lanut Boyke, Muflihun diharapkan tinggal melaksanakan kajian penaganan banjir yang sudah dibuat tahun lalu. Dimana dalam membuat kajian tersebut, Pemko menggelontorkan dana sebsar Rp1,8 miliar.

"Pak PJ Walikota, seharusnya tidak ribet lagi untuk mengurus banjir. Karena sebelumnya sudah ada kajiannya, tinggal eksekusi aja lagi. Jangan sampai anggaran Rp1,8 miliar itu, jadi hiasan diatas kertas aja," singgung  Boyke.

Terakhir, Boyke juga meminta Muflihun agar bersinergi dengan DPRD Pekanbaru. "DPRD Pekanbaru kan baik, selalu nurut akan keputusan Pemko. Hal ini harus dimanfaatkan PJ Wali Kota untuk berbenah dari jejak yang juga ditinggalkan DPRD Pekanbaru," pungkas Boyke meyakinkan.***