Minta Kejelasan Soal Ganti Rugi Lahan Masyarakat

Komisi II DPRD Kuansing Bersama Tokoh Masyarakat Datangi Kantor PT Duta Palma Nusantara

Guna meminta penjelasan terkait persoalan ganti rugi lahan masyarakat di atas Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara, Anggota DPRD Kuansing bersama tokoh masyarakat datangi Kantor Duta Palma Nusantara (DPN) di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Senin 31 Agustus 2021.

Kuansing, Oketimes.com - Guna meminta penjelasan terkait persoalan ganti rugi lahan masyarakat di atas Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara, Anggota DPRD Kuansing bersama tokoh masyarakat datangi Kantor Duta Palma Nusantara (DPN) di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Senin 31 Agustus 2021.

Sebelum turun ke lapangan untuk mendatangi kantor PT DPN DPRD Kuansing, DPRD Kuansing telah menjadwalkan undangan pemanggilan terhadap perusahaan tersebut terkait persolan ganti rugi lahan masyarakat dalam areal HGU PT DPN.

Pertemuan tersebut semestinya diadakan pada Senin (30/08/2021) di ruang Hearing Kantor DPRD Kuansing, namun pihak manajemen perusahaan PT DPN tak seorang pun hadir dalam pemanggilan untuk mengikuti undangan DPRD Kuansing, Riau.

Meski tak seorang pun pihak menajemen PT DPN yang datang dalam undangan pemanggilan tersebut DPRD Kuansing tetap membuka Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Muslim didampingi Wakil Ketua DPRD Zulhendri dan Anggota Komisi II DPRD Kuansing.

Hadir dalam rapat Hearing tersebut Asisten I, Kepala dinas lingkungan hidup, BPN, Camat Kuantan Hilir Seberang, Camat Kuantan tengah, Camat Benai, dan perwakilan Kepala desa beserta tokoh masyarakat.

Dari hasil rapat yang tersebut, DPRD Kuansing bersama Asisten I Kepala Dinas DLH, Camat, BPN dan beberapa orang kepala desa beserta tokoh masyarakat memutuskan untuk langsung turun ke kantor PT DPN.

Pantauan di lokasi, setibanya rombongan di kantor PT DPN sekira pukul 14.30 WIB di Kantor PT DPN, tak seorangpun pihak manajemen PT DPN menyambut kedatangan rombongan legislatif dan eksekutif beserta tokoh masyarakat.

Setelah mendapat desakan dari rombongan, seorang perwakilan pihak PT. DPN selaku Ketua Tata Usaha (KTU), hadir menemui pihak eksekutif dan legislatif beserta tokoh masyarakat di ruang meeting kantor DPN.

Rapat yang dilakukan di kantor Duta Palma itu, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Zulhendri, dan dihadiri oleh Kapolsek Benai.

Dalam Rapat, Darwis selaku anggota DPRD Kuansing merasa kecewa dengan sikap pihak PT DPN yang memaksa masyarakat untuk melakukan ganti rugi lahan masyarakat di dalam areal HGU PT DPN.

Padahal Duta Palma telah mengangkangi Peraturan Kementrian, dimana etiap pemilik HGU Perkebunan Kelapa Sawit, wajib mendonasikan 20% HGU yang dimiliki untuk diberikan kepada masyarakat dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dan hal tersebut tidak pernah terwujud dilakukan oleh PT Duta Palma Nusantara selama ini.

Lantaran itu, Darwis menegaskan dna memin kepada pihak Duta Palma Nusantara (DPN) untuk tidak semena-mena terhadap masyarakat di negeri Jalur tersebut yang telah menjunjung tinggi adat istiadat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II Muslim S.Sos, Msi, bahwa semestinya pihak PT. DPN tidak memantik keributan lagi di Kabupaten Kuantan Singingi.

"Apa belum cukup bentrok warga yang terjadi beberapa waktu silam?? "Jangan di korbankan masyarakat dan tolong hargai masyarakat kami," tandas Muslim kesal.

Sementara Zulhendri selaku pimpinan rapat meminta kepada KTU Duta Palma Nusantara untuk menyampaikan hasil rapat tersebut kepada pimpinannya.

Dia berpesan, jika setelah pertemuan tersebut pihak DPN tidak mengindahkan aspirasi mereka, pihkanya akan tetap melakukan pemutusan jalan ke kebun-kebun masyarakat.

"Kami selaku Pimpinan dan anggota DPRD Kuansing menjadi Garda Terdepan, kalau perlu kami akan turun kesini Bersama masyarakat dengan jumlah yang banyak," tegas Zulhendri.

Sementara itu, pihak manajemen PT DPN selaku KTU, mengatakab akan menyampaikan hasil rapat di ruangan meeting kepada pimpinan perusahaan.***