Kisruh PD Kian Memanas

Kubu AHY dan Moeldoko Saling Lapor, Ini Kronologinya

Ilustrasi logo Parta Demokrat

Jakarta, Oketimes.com - Konflik internal di tubuh Partai berlambang mercy alias Demokrat hingga kini masih memanas, paska diawali saling klaim kepemimpinan, yang hingga kini berujung saling lapor.

Api mulai memercik, setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang digelar dan menunjuk Moeldoko sebagai Ketua baru versi KLB. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sampai angkat bicara soal klaim kepemimpinan ini dan AHY melaporkan KLB yang dinilainya tak sah ke Kemenkumham.

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu Moeldoko, menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, pada Selasa (9/3/2021).

Seperti apa kronologi sengkarut yang masih bersarang di tubuh Partai Demokrat saat ini? Berikut rangkumannya seperti dilansr dari kompas.com Rabu (10/03/21) :

1. Upaya ambil alih kepemimpinan

Tepat pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun Youtube-nya.

Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut para elit tersebut, akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat. Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada.

2. Surati Presiden dan Menkopolhukam

Masih dari konferensi pers yang sama, AHY menyampaikan telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo pada (1/2/2021) pagi harinya.

Dalam surat itu, ia meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya gerakan tersebut. Namun surat itu tidak mendapat tanggapan dari pihak Istana.

Tidak berhenti, Partai Demokrat kembali berkirim surat kepada jajaran Pemerintahan, kali ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukkam) Mahfud MD.

Mahfud mengaku menerima surat yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021.

KLB Deli Serdang KLB benar terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting.

Selain Moeldoko, nama lain yang diajukan untuk menjadi ketum dalam kesempatan itu adalah Marzuki Alie. Namun, pada akhirnya Moeldoko yang terpilih. Keputusan pun diambil dan disetujui oleh para peserta KLB dengan riuh tepuk tangan dan seruan kata "setuju!". KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, Darmizal.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait KLB tersebut. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi pers secara daring, Jumat (5/3/2021).

 SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin. Ia tidak pernah terpikir bahwa partai yang selama ini menjadi rumah dan kendaraan politiknya mendapat perlakuan yang sedemikian ini.

3. AHY lapor Kemenkumham

AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kemenkumham pada Senin (8/3/2021).

Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART yang ada di dalam partai. Pihaknya yakin Kemenkumham akan memeriksa dan memproses perkara ini dengan penuh integritas.

"Saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif, menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini," kata AHY dalam konferensi persnya pada Senin (8/3/2021).

4. Kubu Moeldoko ganti melapor

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, Selasa (9/3/2021).

Akan tetapi, kedatangan mereka luput dari pantauan media. Mereka mengaku tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham dengan hadirnya keramaian di kantor kementerian itu.***

 

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait