Camat-Lurah di Pekanbaru Risih Ditanyai Soal Dugaan Pemotongan 10 Persen Bankeu Provinsi

Foto Inset: Lurah Padang Terubuk Senapelan Raymond Akhmadin Saragih dan Lurah Kampung Baru Yeni Erita didamping Sekretaris Lurah,Ketua Forum RT/RW saat memberikan keterangan kepada oketimes.com pada Kamis 6 Agustus 2020 di kantornya. (Foto: oketimes.com/Mandri)

PEKANBARU, Oketimes.com - Dana bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp 100 juta untuk Kelurahan se-Kota Pekanbaru bersumber dari APBD Propinsi Riau tahun 2020, disinyalir tidak digunakan secara tepat sasaran. Padahal, sebagaimana diketahui dana tersebut hanya dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 di Bumi Lancang Kuning ini.

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan Pemrov Riau, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengadaan masker, hand sanitizer, disinfektan, belanja modal seperti sprayer, thermo gun, tempat cuci tangan Portabel dan untuk sosialisasi pencegahan covid.

Hal itu pun harus mengacu pada Juknis Pusat atas rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri. Belakangan, informasi yang berkembang ditengah masyarakat, dana tersebut terjadi indikasi pemotongan sebesar 10 persen untuk pihak Kecamatan.

Guna mengungkap soal informasi tersebut, TEAM Awak Media Oketimes.com, melakukan penelusuran kebeberapa Kecamatan dan Kelurahan di Pekanbaru dengan melakukan upaya konfirmasi ke beberapa Kecamatan dan Kelurahan di Pekanbaru.

Salah satunya, Camat Sukajadi Rahma Ningsih melalui Sekcam Khairul Effendi saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (4/8/2020) siang, membantah keras isu dugaan adanya pemangkasan dana bantuan Covid-19 sebesar 10 persen per Kelurahan.

Sangkin penasaran, Khairul malah balik bertanya kepada awak media oketimes.com, dengan menyebutkan kecamatan mana saja yang dinilai sudah melakukan dugaan tersebut.

"Bagaimana bisa kami memotongnya, sebab uang itu langsung masuk ke rekening Kelurahan dan Lurahnya langsung menjadi KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran). Kecuali uang tersebut singgah dulu di kecamatan, mungkin kami bisa memotongnya. Ini kan langsung ke rekening Lurah," tukas Khairul menampik.

Disinggung bagaimana jika pihak Kelurahan mengakui ada melakukan penyetoran 10 persen ke pihak kecamatan, Khairul menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta kepada pihak kelurahan, agar melakukan pemangkasan 10 persen untuk disetorkan ke kecamatan.

"Karena mereka (kelurahan) juga ada pertanggungjawabannya dan lagi kami juga tidak mungkin menyiksa pihak kelurahan dengan hal tersebut," tukas Khairul.

Sementara itu, Lurah Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Darwindra ketika ditemui di ruang kerjanya, mengatakan bahwa penanganan dana covid-19, sudah berjalan sesuai DPA dan telah dibagikan untuk 9 Rukun Warga (RW) di Kelurahan yang ia pimpin.

Darwindra juga membantah soal dugaan adanya pemotongan 10 persen ke pihak Kecamatan, dengan menyebutkan bahwa dana tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur atau juklak yang ada.

Ketika awak media ini meminta agar data pembagian dana Covid 19 ke tiap RW yang dimaksud untuk bisa diperlihatkan, Darwin malah menolak, sembari menyarankan awak media ini untuk mendapatkan data yang dimaksud kepada pihak BPKAD Kota atau Provinsi Riau.  

"Yang jelas bankeu tersebut sudah di laksanakan dengan aturan yang telah ditetapkan, kalau mau lebih jelas silahkan tanya ke BPKAD saja," tukasnya Darwin mengelak.

Meski begitu, awak media oketimes.com kembali melakukan penelusuran atas informasi yang berkembang tersebut ke Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan, pada Kamis 6 Agustus 2020.

Lurah Kampung Baru Yeni Erita saat ditemui di kantor nya, mengatakan terkait penggunaan bankeu Rp100 juta per kelurahan, pihaknya telah melaksanakannya sesuai dengan SK Gubri yang harus diserahkan kepada masyarakat sesuai petunjuk teknis dalam membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat pandemi covid-19 berlangsung.

"Semua sudah sesuai dengan kesepakatan dan hasil rapat dengan aparat di kelurahan seperti, LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, RW, Ketua Forum, dana tersebut sudah kami salurkan untuk 8 RW kelurahan ini," ulas Lurah Kampung Baru Yeni Erita menjawab pertanyaan awak media ini.

Menurutnya, pihaknya harus bersama-sama dengaan masyarakat setemat, untuk memutuskan mata rantai pandemi covid -19, karena itu merupakan hak masyarakat khususnya warga di sini.

"Kami juga harus mengacu kepada SK Gubri melalui Sekdaprov tertangal 17 April 2020, terkait dana operasional kelurahan untuk mengatasi pandemi dalam administrasi. Termasuk soal belanja modal, bantuan untuk RW siaga, makan minum, BBM atau lainnya," beber Yeni merinci.

Yeni juga menyebutkan bahwa peruntukan dana bankeu tersebut, diantaranya 10 persen untuk biaya administrasi, 35 persen untuk RW Siaga (Posko Covid- 19), belanja modal yang telah dilaksanakan sesuai sasaran.

Namun saat disinggung soal adanya pemotongan 10 persen yang dipotong oleh pihak kecamatan, Yeni membantah dugaan tersebut. Malahan dia menyebutkan jika ada 10 persen harus dipotong untuk kecamatan, tentu dirinya yang akan marah lebih dulu, dan pihak kecamatan sudah paham dengan bankeu tersebut.

Sementara itu, Alfitri Alfa selaku Ketua Forum RT/RW Kelurahan Kampung Baru, juga senada dengan pernyataan Lurahnya, dengan menyebutkan bahwa dana bankeu provinsi tersebut diketahuinya dilakukan untuk pengadaan alat-alat pencegahan covid-19 yang telah kibagikan ke 8 RW di Posko masing-masing RW Siaga Covid-19.

Tidak sampai disitu, tim awak media oketimes.com juga kembali melakukan kroscek terkait bantuan dana Covid-19 Rp100 juta di Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Pekanbaru.

Kepada oketimes.com Lurah Padang Terubuk Raymond Akhmadi Saragih, saat dihubungi lewat ponselnya, terkesan mengelak untuk dimitai penjelasannya, dengan dalil diriya tidak mengetahui persis soal kegunaan dana bankeu provinsi tersebut.

"Gak tahu saya itu, gak usah dibahas lagi, itu sudah selesai tidak perlu dibahas lagi. Coba tanya ke Lurah lain ajalah, soal dana covid itu sudah selesai semua, jangan dipanaskan lagi, karena orang menari semuanya, saya yang menahannya, bagus tanyakan ke Camat, untuk apa aja kegiatannya," tukas Raymond mengelak.

Ditanya soal adanya dugaan pemotongan 10 persen dari dana 100 juta tersebut untuk kecamatan, Raymond juga terkesan mengelak sembari menyarankan awak media ini untuk mempertanyakan hal tersebut ke pihak kecamatan yang ada di Pekanbaru.

"Tidak tahu saya dengan hal itu, dan saya tidak suka dengan pertanyaan itu, bagus langsung saja tanya sama Camatnya," pungkas Raymond sembari mengakhiri perbincangannya lewat ponsel.

Sementara itu, Camat Senapelan Fabillah Sandy SE MA.P, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan dana bantuan tersebut yang lebih mengetahui untuk apa saja digunakan adalah pihak kelurahan masing-masing penerima bantuan.

Karena lanjut Fabillah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya ada di pihak Kelurah. Sedangkan pihak kecamatan hanya sebatas memfasilitasi saja dan mempersilahkan awak media ini untuk menanyakan hal tersebut kembali kepihak kelurahan saja.

Meski begitu, awak media ini menyinggung soal adanya dugaan soal pemotongan 10 persen dari dana Rp100 juta tersebut untuk pihak kecamatan, Camat Senapelan ini juga ikut membantah tudingan tersebut dan jawaban tersebut sama dengan jawaban yang diutarakan Camat Sukajadi Pekanbaru.

"Kecamatan mana, tidak mungkinlah, kan saya bilang KPA nya Lurah, karena uangnya langsung masuk ke rekening Lurah, macam mana pula kami melakukan pemotongannya, kecuali uang masuk ke kecamatan, kami yang menyalurkannya ke Lurah itu, mungkin iya," tukas Fabillah membantah.*** TEAM

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait