Gesa Infrastruktur, Gubri Temui Dirjen SDA

Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi, kembali melakukan road show ke Pemerintah Pusat pada Jumat (26/06/2020) pagi, Gubri diterima Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko.

Jakarta, Oketimes.com - Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi, kembali melakukan road show ke Pemerintah Pusat. Pada Jum'at (26/06/2020) pagi, Gubri diterima Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko.

Gubri datang bersama anggota Komisi V DPR RI dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat dan Kadis PUPR Pemprov Riau M Taufiq OH, serta Kaban Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya. Sementara Dirjen SDA, didampingi sejumlah pejabat setingkat direktur di lingkungan Ditjen SDA.

Dalam paparannya, Gubri menjelaskan bahwa Provinsi Riau dialiri 4 sungai besar, yakni Sungai Siak, Rokan, Kampar dan Indragiri. "Itu belum termasuk sungai-sungai kecil," ungkapnya.

Selain kondisi sungai yang semakin dangkal, jamak terjadi longsor yang merusak jalan. Baik jalan provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu, penanganan 4 sungai besar tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Gubri berharap ada perhatian yang serius untuk itu.

Pada kesematan itu, Gubri juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III dan V yang menangani 4 sungai. Hanya saja khusus dengan BWSS V, keberadaannya di Sumbar, kadang komunikasi dan koordinasi belum berjalan seperti yang diharapkan. "Padahal Sungai Indragiri ada di bawah kewenangan BWSS V," sebut Gubri.

Gubri juga menyebut tingginya abrasi di sepanjang pantai di Riau, khususnya wilayah pesisir. Ada sepanjang 160 km terjadi abrasi. "Ini kalau terus dibiarkan, bahkan satu pulau bisa hilang," ulasnya.

Namun Gubri bersyukur, penanganan abrasi di Riau ini sudah masuk RPJMN.

Di sisi lain, Gubri juga menyebutkan pentingnya pembangunan irigasi di sejumlah tempat di Riau untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi.

"Hari ini Riau masih tergantung kepada provinsi tetangga. Padahal Riau punya potensi yang sangat baik untuk tanaman padi," ucap Gubri seraya mengungkap keberhasilan dirinya membangun sawah dan meningkatkan produksi padi saat menjabat Bupati di Kabupaten Siak.

Sementara Syahrul Aidi mengungkapkan pentingnya sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. "Jangan ada bupati yang langsung saja ke pusat tanpa berkoordinasi dengan Gubernur," tegasnya.

Politisi PKS itu, menyatakan tekadnya mengawal pembangunan infrastruktur terutama untuk Provinsi Riau yang menjadi basis konstituennya. Apalagi ia ditugaskan di Komisi V DPR yang antara lain membidangi masalah infrastruktur.

Selaras dengan itu, Dirjen SDA Jarot Widyoko mengaku mengapresiasi kedatangan Gubri ke Kementerian PUPR dan berjanji akan melaksanakan apa yang akan dilaksanakan mereka untuk membangun infrastruktur di daerah.

"Kami akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami," katanya seraya meminta para direktur yang hadir untuk mencatat berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan Gubri.

Dirjen SDA juga sempat menyampaikan masukan kepada Gubri terkait pentingnya pembuatan sumur-sumur resapan. Menurut dia, sumur-sumur resapan akan berfungsi sebagai tabungan. Sehingga jika terjadi musim kemarau, sumber-sumber air tidak cepat kering dan jika musim hujan tiba, sungai-sungai tidak cepat meluap.

Ia juga menyebutkan saat ini ada 7.900 sungai di Indonesia dan 4 ribuan diantaranya menjadi kewenagan Ditjen SDA.

Bentuk Tim

Sebelumnya, Gubri juga sempat bertemu dengan Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kemenpupr Ir H Herry TZ, MT. Dalam pertemuan itu, Gubri mengungkapkan kondisi jalan di provinsi Riau, khususnya jalan provinsi sepanjang lebih-kurang 2.800 km, dimana kondisinya banyak yang rusak.

Kondisi APBD Riau yang terbatas tidak mungkin mampu membangun seluruhnya. Perlu anggaran triliunan rupiah. Untuk itu, Gubri meminta perhatian serius Pemerintah Pusat. Apalagi kontribusi Riau terhadap negara sangat besar.

Dalam pertemuan itu, juga disepakati bagaimana memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk bersama-sama membangun infrastruktur jalan. Mulai dari APBN, APBD, termasuk perusahaan-perusahaan pengguna jalan yang juga harus bertanggungjawab atas perbaikan jalan.

Untuk itu perlu dibentuk tim khusus yang akan melakukan kajian, sehingga seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR siap membantu untuk hal itu.***

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait