Home / Nasional / ICW Tuding Jokowi - DPR Perburuk Integritas KPK

ICW Tuding Jokowi - DPR Perburuk Integritas KPK

ICW Tuding Jokowi - DPR Perburuk Integritas KPK
(Tempo)
ICW menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun agenda Pemberantasan Korupsi 2019 bertajuk "Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang Baik" di kantor ICW, Jakarta Selatan pada Minggu, 29 Desember 2019. Tempo/Halida Bunga

Jakarta, Oketimes.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di tahun terburuk. Karena ICW melihat tim yang dibentuk Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari dan menentukan pimpinan KPK dianggap tak beres.

"Ini adalah tahun kehancuran KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam acara Diskusi Catatan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch: Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang 'Baik' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).

Dilansir dari detik.com, Kurnia menyebutkan panitia seleksi (pansel) KPK yang dibentuk Jokowi menuai polemik. Dia menyebut, 3 di antara 9 anggota pansel memiliki kedekatan dengan lembaga Kepolisian.

Selain itu, lanjutnya, proses seleksi yang dilakukan pansel KPK kepada calon pimpinan KPK periode 2019-2023, tidak memiliki nilai integritas.

Hal tersebut, dikarenakan salah satu pimpinan KPK pada periode sekarang, tidak patuh yakni tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Itu catatan krusialnya terkait dengan rekam jejak. Istana dan DPR berhasil meloloskan figur terduga pelanggar kode etik," lanjutnya.

Kurnia menuding Jokowi melemahkan KPK, karena melantik Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK di periode sekarang. Dia menuding Jokowi melanggar UU KPK karena minimal usia pimpinan KPK adalah 50 tahun.

"Kehadiran Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK itu melanggar peraturan perundangan," ujarnya.

Dia mengatakan, KPK tidak akan lagi bekerja maksimal. "Selain isu capim tadi, ada soal revisi Undang-Undang KPK per tanggal 17 Oktober, KPK benar-benar sudah tidak seperti sediakala, kerjanya tidak lagi cepat, kerjanya pasti akan lambat, dan konteks hari ini Presiden Jokowi sedang memainkan isu meletakkan orang-orang baik di dalam sistem yang salah," tuding Kurnia.***


Source  : Detik
Editor   : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.