Home / Nasional / Kemanusiaan Ringankan Beban Annas Maamun dari Sukamiskin

Presiden Jokowi Setujui Grasi Koruptor

Kemanusiaan Ringankan Beban Annas Maamun dari Sukamiskin

Kemanusiaan Ringankan Beban Annas Maamun dari Sukamiskin
Istimewa
H. Annas Maamun, mantan Gubernur Riau 19 Februari 2014 hingga 25 September 2014 lalu.

Jakarta, Oketimes.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun, setelah mantan Gubernur Riau itu mengajukan grasi untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

"Grasinya pengurangan jumlah pidana penjara selama 1 tahun, sehingga hukuman penjara yang dijatuhkan selama 7 (tahun) menjadi pidana penjara selama 6 tahun," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pas Kemenkum HAM) Ade Kusmanto kepada awak media Selasa (26/11/2019).

Dijelaskan Ade, grasi itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019. Grasi yang disetujui Presiden Jokowi itu hanya untuk pengurangan masa hukuman, bukan termasuk denda Rp 200 juta yang dikenakan kepada Annas. "Denda harus tetap dibayar," tegas Ade.

Berkat adanya pengurangan masa hukuman itu, Annas Maamun diperkirakan akan bebas pada Oktober 2020 mendatang, setelah menghuni Lapas Sukamiskin di Kota Bandung sejak 2014 lalu.

"Data dari Lapas Sukamiskin, (Annas) ditahan sejak 26 September 2014. Kemudian pembantaran 7 hari, kemudian divonis sekarang ini berubah dari 7 (tahun) ke 6 (tahun). Denda Rp 200 juta dan denda sudah dibayar tanggal 11 Juni 2018. Diperkirakan bebas 3 Oktober 2020," ulas Ade.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengungkapkan, mantan Gubernur Riau Annas Maamun, mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo, karena alasan kemanusiaan.

"Annas Maamun mengajukan grasi dengan alasan kepentingan kemanusiaan. Berdasarkan Permenkumham No 49 tahun 2019 tentang tata cara permohonan grasi, pertimbanganya adalah berusia diatas 70 tahun, saat ini yang bersangkutan usia 78 tahun dan menderita sakit berkepanjangan," kata Ade, Selasa siang.

Dia menuturkan, dalam surat permohonan grasinya, Annas merasa dirinya sudah uzur, sakit-sakitan, renta, dan kondisi kesehatannya mulai menurun.

Berbekal keterangan dokter, Annas mengaku menderita penyakit PPOK (COPD akut), dispepsia syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia dan sesak nafas.

"Berdasarkan pasal 6A Ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 2010, demi kepentingan kemanusiaan, Menteri Hukum dan HAM berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi tersebut," terang Ade.

Dia juga menegaskan, keputusan menerbitkan grasi tetap berpulang ke Presiden, dengan memperhatikan pertimbangan hukum tertulis dari Mahkamah Agung dan Menkumham.***


Source   : Detik.com
Editor     : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.