Home / Nasional / Tolak Bertemu Jokowi di Istana Negara, Ini Sikap BEM SI untuk Publik

Tolak Bertemu Jokowi di Istana Negara, Ini Sikap BEM SI untuk Publik

Tolak Bertemu Jokowi di Istana Negara, Ini Sikap BEM SI untuk Publik
(Antara)
Ketua BEM Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra (kiri) dan Ketua BEM FISIP UI, Thierry Ramadhan (kanan), menunjukkan nota kesepahaman antara massa yang diwakili mahasiswa dan sekretaris jenderal DPR, Kamis (19/9/2019)

Jakarta, Oketimes.com - Tolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Jokowi, jika pertemuan dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan langsung masyarakat luas.

"Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).

Nurdiyansyah juga menyebutkan, setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantong-kantong kegelisahan masyarakat, akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurutnya, serangkaian aksi demonstrasi tidak akan terjadi, apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang di inginkan oleh masyarakat.

Ia memaparkan berbagai diskusi kritis, tulisan yang beredar, dan rekomendasi kebijakan sudah kerap diajukan. Hanya, selama ini suara mahasiswa tidak banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara.

"Akhirnya, mahasiswa datang kepada penguasa, menuntut ruang partisipasi yang memungkinkan suara mahasiswa bisa didengarkan. Akan tetapi, baru saja beredar instruksi dari Menristek dan Dikti yang mengancam rektor untuk menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik," kata dia.

Menurutnya dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah di undang ke Istana Negara satu kali pada 2015 lalu. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup.

"Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini, serta tidak ingin jadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," tegas Presiden Mahasiswa IPB ini.

Nurdiansyah juga merasa tuntutan yang diajukan mahasiswa tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Tuntutan itu, di antaranya menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK hasil revisi.

"Sehingga sejatinya, yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa. Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," ulas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang dalam beberapa hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan RKUHP.

Pertemuan akan digelar Jumat (27/9/2019) hari ini. "Besok (hari ini), kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi seusai bertemu sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah dan memastikan masukan yang disampaikan mahasiswa sudah ia tampung.

Misalnya terkait revisi KUHP, Jokowi sudah meminta DPR menunda pengesahannya untuk menampung kembali masukan dari masyarakat.

Adapun revisi UU KPK yang sudah telanjur disahkan menjadi UU, Jokowi masih mempertimbangkan untuk mencabutnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).***


Source   : Kompas
Editor     : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.