Gubernur Riau Buat Kebijakan tak Populer

Rasionalisasi Anggaran Tunda Pembangunan Pemprov

Ilustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Berdalih untuk menyicil utang kepada pihak ketiga, pemerintah provinsi (pemprov) Riau, nekad melakukan rasionalisasi anggaran APBD murni 2017 dari puluhan satker atau OPD sebesar 20 hingga 30 persen di lingkungan pemerintah daerah tersebut yang diduga tanpa melewati proses pembahasan Banggar dan TPAD sebelum RAPBD disahkan pada tahun 2016 lalu.      

Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, pemotongan anggaran tersebut, dilakukan tim TPAD pemrov Riau, atas usulan Gubernur Riau yang saat ini dipimpin Arsyadjuliandi Rachman. Akibatnya, sejumlah program kegiatan yang sedang berjalan ditiap satker lingkungan pemrov riau, harus tertunda dampak kebijakan R1 yang tak populer tersebut.       

Terkait hal itu, Ade Hartati Rahmat selaku anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN menyebutkan kepada media bahwa rasionalisasi anggaran versi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dinilai membuat kekacauan dalam pelaksanaan program pembangunan di negeri julukan Bumi Lancang Kuning ini. Pasalnya, rasionalisasi anggaran tersebut, dipangkas saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sedang berjalan.

"Saya kaget dengan adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan gubernur ini. Rasionalisasi ini, sama saja dengan kecelakaan perencanaan di rezim ini," ujar Ade Hartati Rahmat pada awak media, Jumat  28 Juli 17 seraya menyebutkan kebijakan Andi Rachman ini dilakukan sepihak tanpa melalui proses di legislatif.

Menurut Ade, jika alasan gubernur melakukan rasionalisasi karena adanya pembayaran utang kepada pihak ketiga, seharusnya hal ini dibicarakan saat pembahasan RAPBD Riau tahun 2017, antara Banggar DPRD Riau dengan TAPD Provinsi Riau.

"Ini jelas bahwa rasionalisasi akan membuat program yang sudah direncanakan, tidak bisa dijalankan. Sudah direncakan, tapi di tengah jalan baru disebut akan membayar hutang," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Aherson, anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat. Ia menyebutan bahwa rasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Riau misalnya, mencapai Rp190 miliar dan rencananya akan digunakan untuk membayar hutang.

"Alurnya kan seperti ini, begitu adanya rasionalisasi anggaran, otomatis di APBD Murni anggaran itu tidak bisa dilaksanakan. Ujung-ujungnya akan menjadi SiLPA di Perubahan, Nah SiLPA inilah yang akan diharapkan menjadi pembayar hutang," ulasnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Rachmat Rahim, ST, MT saat dikontak lewat ponselnya, Sabtu 29 Juli 2017 petang, sedang tidak aktif. Sehingga tidak bisa memberikan penjelasan terkait rasionalisasi tersebut. Pesan pendek pertanyaan juga tak kunjung berbalas.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Riau, Indrawati Nasution pernah menyebutkan kepada oketimes.com, bahwa persoalan rasionalisai anggaran yang dilakukan pihaknya, sebelumnya sudah pernah dibahas oleh tim Banggar DPRD dan TPAD pemrov Riau. Hanya saja terkait besaran rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan pihaknya masih belum final.

Sehingga lanjut indrawati, bahwa rasionalisasi tersebut akan tetap dilakukan dan dibahas oleh satker dengan pihak Bappeda Riau. " Kalau soal besaran rasionalisasi yang dibebankan kepada satker, saya tidak tahu soal itu. Baiknya tanya saja Bappeda Riau," sarannya. (ars)