Pansus DPRD Riau Bahas Ranperda PHPTTK

Ilustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com - Perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perbedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) se Riau mengeluhkan minimnya anggaran, personil serta sarana dan prasarana di daerah mereka masing-masing.

Hal ini mengemuka saat perwakilan BP3AKB dan P2TP2A se Riau melakukan tatap muka dengan Pansus Ranperda (Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan (PHPTTK) yang dipimpin Dra Ade Hartati MPd di ruang rapat lantai I DPRR Riau, Rabu (9/11/16).

"Ada beberapa poin yang mereka sampaikan saat pada pertemuan tadi. Pertama, soal minimnya anggaran, dana, personil serta sarana prasarana di tempat mereka masing-masing," ujar Ade Hartati politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Atas keluhan dan saran dari perwakilan BP3AKB dan P2TP2A se-Riau itu, Ade berjanji akan mengupayakan memasukkan dalam Ranperda PHPTTK.

Ia mengatakan dengan dimasukkannya Ranperda PHPTTK itu, nantinya menjadi payung hukum dan menjadi daerah ramah terhadap anak dan perempuan,” ujar Ade usai usai pertemuan. (fin)