SKPD Dilebur, Pemkab Rohil Upayakan Tak Ada Lagi Satker Mengontrak

Plt Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi

Bagansiapi-api, Oketimes.com - Pemkab Rokan Hilir berupaya tahun depan tidak ada lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ngontrak kantor. Upaya ini agar bisa menghemat biaya sewa yang biasa dikeluarkan SKPD setiap tahunnya.

Hal itu diungkapkan Plt Sekda Rokan Hilir, Drs H Surya Arfan didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) HM Job Kurniawan, Senin (29/8/16) di ruangan Sekda, Kantor Bupati lama, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi.

Alternatif yang direncanakan jangka pendek ini adalah akan menempatkan satker-satker yang masih mengontrak di kantor SKPD yang nantinya akan dileburkan. Sedangkan untuk jangka panjang memang rencananya akan segera dianggarkan pembangunan kantor yang permanen.

"Untuk dibangun pasti akan kita programkan, saat ini menyesuaikan dahulu dengan anggaran serta program-program yang pro rakyat yang harus terus dilanjutkan," kata Sekda.

Saat ini beberapa SKDP masih berada di pusat kota Bagansiapiapi dan masih mengontrak di ruko-ruko yang ada. Setidaknya ada 6 Satker diantaranya Kantor Inspektorat, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Badan Katahanan Pangan yang dilebur menjadi 1 dinas saat ini memiliki 3 kantor di Kawasan Perkantoran Batu Enam. 2 Kantor nantinya akan kosong. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan menjadi satu dinas dan 2 diantaranya masih mengontrak.

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan dan Kantor Pengelolaan Data Elektronik bergabung ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki 2 gedung dan akan sisa satu kantor. Sedangkan Dinas Kehutanan (Dishut) akan dihapus dan kantornya juga akan kosong.

Dengan demikian akan ada 4 gedung yang kosong dan akan cukup untuk Satker yang belum memiliki kantor yang tidak melebur diantaranya BPM2PT, Inspaktorat, BPBD dan Disnaker. Sekda menambahkan, ada juga saat ini SKPD yang sementara waktu menempati bangunan yang diperuntukkan untuk unsur vertikal diantaranya Dinas Sosial di Kantor Pengadilan Negri dan Dinas Perkebunan di Kantor Pengadilan Agama.

"Kantor unsur vertikal kita bangun dan sudah selesai, namun Pengadilan Negeri dan Agama belum mau pindah makanya sementara waktu kita fungsikan untuk SKPD yanng dimulai awal taun 2016 lalu," jelas Sekda.

Untuk Kantor Bupati 8 Lantai memang ruangan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Sekretariat Daerah (Setda) semuanya sudah diboyong sejak beberapa bulan terakhir. Kendala belum bisa ditempati semua karena masih terbatasnya listrik dan masih menunggu Gardu Induk (GI) di bundaran pedamaran selesai.

"Kalau kantor Bupati bangunanya tak ada masalah, hanya listrik belum cukup jadi sementara sampai lantai 5 dulu dan tahun depan mungkin semuanya akan ditempati," kata Sekda. Untuk Kantor Bupati lama memang masih menjadi tempat-tempat rapat meskipun aktifitas lebih banyak di kantor Bupati yang baru.

"Kalau rapat masih pakai lantai empat karena listriknya stabil. Makanya sementara waktu ya bolak-balik kalau ada rapat balik ke kantor lama ini," pungkas Sekda. (rd)