Percepat Pembangunan KITB, Pemkab Siak Gelar Rakor

Guna mempercepat kelanjutan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Rapat Kordinasi bersama instansi terkait di ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Jumat 26 Agustus 2016.

Siak, Oketimes.com - Guna mempercepat kelanjutan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Rapat Kordinasi bersama instansi terkait di ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Jumat 26 Agustus 2016.

Wakil Bupati Siak Alfedri yang memimpin Rakor Percepatan Pembangunan KITB didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak TS Hamzah, Asisten II Syafrilenti serta para Dinas terkait.

Dalam arahannya, Wabup mengatakan pihaknya segera akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dan melanjutkan pembangunan KITB dengan secepatya. Karena jika hal tersebut tidak lakukan, natinya bakal menghambat KITB untuk kedepannya.

"Sampai saat ini masalah yang menghambat pembangun KITB salah satunya masalah Perizinan lahan dan Pengolahan Kawasan Industri Tanjung Buton," ujar Alfedri.

Selain akan dijadikan Kawasan Industri Pelabuhan Buton lanjut Alfedri, natinya pelabuhan tersebut akan diberoperasikan sebagai tempat bongkar muat, terutama kendaraan mobil atau motor dari Jakarta. Sekali-sekali ada juga ekspor produk agro ke Malaysia, Singapura atau Korea.

Apalagi katanya, Pelabuhan Buton sangat cocok untuk dijadikan KITB guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi agro, perluasan kesempatan kerja, sekaligus merelokasi industri di sepanjang Sungai Siak yang tercemar, sehingga mengembalikan fungsi sungai itu menjadi sumber air baku Riau.

Asisten II Syafrilenti menjelaskan bahwa masalah lahan KITB, PT KITB sudah mengajukan surat untuk meminta perizinan lahan sebanyak 150 Hektar, akan tetapi sampai sekarang baru hanya selembar kertas perizinan dan peta lahan yang ada, sehingga masih banyak persyaratan yang harus dilengkapi.

Kemudian untuk masalah Pengelolaan KITB, kita memang membebaskan bagi siapa saja yang sanggup untuk mengelola. Akan tetapi kami juga harus memutuskan dan membuat kerjasama kepada pihak yang menyanggupi unuk mengelola KITB, tutup Syafrilenti. (hms/man)