LSM Tuding Walikota Batam Lamban Tangani Pencairan Dana KIP

Rudi, Walikota Batam saat meninjau di SMAN 1 Kota Batam belum lama ini.

Batam, oketimes.com - Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis oleh Walikota Rudi di aula Kampus Unrika, Selasa (31/05/2016) lalu dinilai hanya untuk menunjukan asal bapak senang (abs).

Rudi sebagai Kepala Daerah, berkewajiban melaksankan program Program Indonesia Pintar yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi bagi anak usia sekolah untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal.
   
Program Indonesia Pintar melalui KIP, adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Karena program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Pembagian KIP dilakukan per semester atau sekali dalam 6 bulan.

Untuk Kota Batam, semester I sebanyak 14.177 KIP yang diperuntukkan ke empat kecamatan, antara lain Kecamatan Batu Aji 2.728, Sei Beduk 3.608, Sekupang 2.630 dan Kecamatan Sagulung paling banyak menerima, 5.611 KIP  dengan jumlah nominal  untuk SD Rp225.000, SMP Rp375.000, dan SMA Rp500.000.
   
Sebagai wakil pemerintah pusat, sepatutnya gubernur Kepri DR H Nurdin Basirun memberikan sanksi kepada Walikota Rudi yang dinilai tidak becus melayani pengurusan KIP. Ulah ketidak becusan Rudi, membuat sesak didada yang dirasakan puluhan warga hinterland.

Betapa tidak, walau sudah tiga kali bolak balik dan bersusah untuk datang ke BRI cabang Fanindo, dengan harapan anak mereka penerima dana KIP dari SDN 003 Dapur 12 Sagulung sebesar Rp.225.000 dapat dicairkan. 
   
Untuk mencapai kantor BRI itu, mereka mesti menggunakan boat pancung ke darat pulau sekitar dan kemudian mereka teruskan ada yang menggunakan ojek dan taksi.
   
Tapi apa lacur, walau teriak histeris dan umpatan mereka lontarkan tetapa saja petugas BRI menolak dan tidak mencairkan.
   
Untuk ke 4 kalinya, kembali puluhan warga yang berasal dari beberapa pulau-pulau di Batam, diantaranya dari Pulau Labuh, Pulau Air, Selat Nenek bahkan ada dari Pulau Jalo dengan  didampingi Ketua LSM Barelang Yusril Senin, (27/6/2016) lalu datang ke BRI cabang Fanindo. Namun tetap saja BRI tidak mencairkan dana tersebut, dengan alasan surat keterangan sekolah tidak mencantumkan nomor virtual sebagai nomor rekening siswa penerima dana KIP.
  
"BRI cabang Fanindo Batam kembali menolak mencairkan dana KIP. Dengan alasa, surat keterangan sekolah tidak mencantumkan nomor virtual dan diminta mengurus kembali ke sekolah," jelas Ketua LSM Barelang Batam, Yusril Koto pada awak media Kamis (20/6/2016).
 
Dijelaskan Yusril, sekembali dari BRI cabang Fanindo hari itu juga, Ahmad perwakilan warga mengumpulkan berkas persyarataan pencairan dana KIP dan menyerahkan kepada pihak sekolah untuk diurus nomor virtual seperti diminta pihak BRI. Namun Yusril menyayangkan, hingga pada Rabu (29/6/2016), berkas itu tetap saja tidak diurus pihak sekolah.
  
Rencananya pada Kamis 30 Juni 2015, melalui surat pemberitahuan yang disampaikan Ketua LSM Barelang Yusril kepada pihak Intelkam Polresta Barelang sekitar seratus warga hinterland mendatangi Kantor Walikota untuk berdialog, agar Rudi peduli terhadap persoalan pencairan dana KIP.

Pertimbangan usulan Kasat Intelkam Polresta Barelang Kompol Irham Halid untuk dikomunikasikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Batam disambut hangat oleh Yusril dan membatalkan untuk mendatangkan warga hinterland ke kantor walikota.

Menurut Yusril, pertemuan pada Rabu (29/6/2016) pukul 10 pagi, diadakan di ruang kerja Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam yang dihadiri dua orang perwakilan warga Dapur 12 Pantai dan Pulau Labuh, Ketua LSM Barelang Yusril, Sekretaris Disdik Batam Yahya dan dua orang intel dari Polresta Barelang dan Polsek Sekupang.
   
Yang mengejutkan seperti disampaikan Yusril, dalam pertemuan itu Yahya mengakui sampai berita ini dimuat Disdik Batam belum siap menerbitkan nomor virtual siswa penerima KIP. "Itu artinya, seluruh siswa dari keluarga miskin penerima KIP di Batam, belum bisa mencairkan hingga Disdik Batam melalui sekolah masing-masing memberikan surat keterangan sekolah yang mencantumkan nomor virtual," katanya. (yk)