Sayrifuddin: Pemekaran Rokan Hilir Butuh Pertimbangan

ILustrasi

Bagan Siapiapi, Oketimes.com - Adanya wacana yang menginginkan pemekaran wilayah pemerintahan baru di Rokan Hilir  agar menjadi kota, wacana tersebut tidak bisa di tindak lanjuti.

Demikian disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Rohil, Syarifuddin di Bagansiapiapi kemarin. Untuk melakukan pemekaran, disebutkanya banyak faktor yang tidak mendukung. Untuk Kecamatan Bagan Batu yng ingin dimekarkan, harus melalui banyak pertimbangan.

"Juga kajian logis kerugian yang akan muncul jika pemekaran tersebut terlaksana," jelas Syarifuddin.

Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014, jika Bagan Sinembah jadi Kotamadiya, maka otomatis seluruh kepenghuluan yang ada akan diubah statusnya menjadi kelurahan. Artinya, dana ADD dan DD tidak bisa diterima dan dikelola pihak kelurahan. Idealnya, untuk menjadi kotamadia, seluruh kepenghuluan akan menjadi kelurahan.

Selanjutnya, inisiator pemekaran Kubu Raya ini menerangkan, untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) juga harus ada dukungan dari Badan Perwakilan Kepenghuluan (BPK).

Syarifuddin menilai pihak BPK tidak akan memberi dukungan seratus persen, sebab jika kotamadia terbentuk, akan banyak unsur pendukung yang akan dikurangi karena tidak sesuai dengan struktur pemerintah yang baru. Otomatis semua kepenghuluan akan menjadi kelurahan, begitu juga BPK akan dihapuskan.

Pemekaran yang lebih layak menurut politisi PKB ini adalah Bagan Sinembah ikut bergabung dengan pemekaran kabupaten Kubu Rokan. Sebab kecamatan Kubu merupakan kecamatan induk dari Bagan Sinembah.

Adanya sentimen masyarakat di Bagan SInembah jika pemekaran Kubu Rokan terjadi, maka ibukotanya terletak di kubu.

"Tidak mungkin Kubu kita buat Ibukota kabupatennya, tentunya lebih memungkinkan di Bagan Batu, sarana dan prasarana Bagan Batu sudah sangat baik," tutupnya. (hen)