2016, DPK Rohil Batal Lakukan Kegiatan Normalisasi Anak Sungai Sinaboi

Ilustrasi, budidaya kerang nelayan.

Bagan Siapiapi, Oketimes.com - Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau, menyebutkan pihaknya tahun 2016 ini belum bisa melakukan kegiatan normalisasi pengerukan anak sungai sinaboi kecil, guna mendukung pengembangan budi daya kerang di sepanjang sungai tersebut sesuai permintaan masyarakat setempat.

Hal ini dilakukan, selain ketersedian dana yang minim akibat rasionalisasi anggaran pasca penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil bagi daerah dari pemerintah pusat. Selain itu Dinas perikan dan Kelautan, secara hirarkinya tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau pun menganggarkan kegiatan tersebut.

Karena tugas dan fungsi DKP Rohil sendiri, hanya melakukan bersifat pembinaan dan pengawasan terhadap para penelayan, guna mendukung peningkatan dan kesejateraan para nelayan. Apalagi kewenangan untuk melakukan normaslisasi atau pengerukan anak sungai berada pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Rokan Hilir.          

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir, M Amin pada awak media ini, Senin (25/4/2016) kemarin. Amin juga menjelaskan untuk bibit kerang sendiri kelemahannya masih didapat dari alam.

"Jika di beli dari panipahan di pindahkan ke sinaboi, sama saja mengurangi uang negara dan masyarakat, saya maunya kerang tersebut benar untuk meningkatan ekonomi masyarakat," ketusnya.

Dia menconthkan seperti di Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapar, budi daya bibit kerang banyak dan mudah didapatkan masarakat untuk di budidayakan di daerah tersebut.

Selain itu, untuk meningkatkan hasil tangkap para nelayan di Rokan Hilir, pihaknya melalui dana pusat (DAK) akan membantu alat tangkap dan bantuan boat sebanyak 20 unit 1 GT, dan 20 unit tiga GT.

"Bantuan ini benar benar untuk nelayan dayung, agar bisa belayar jauh ketengah. Selain itu, Budidaya air tawar di kecamatan sinaboi sudah dimulai, di kepenghuluan raja bejamu," paparnya.

Terkait hal tersebut saat ini pihaknya masih tahap koordinasi dengan pihak DPRD propinsi, Bapeda untuk pengodokan budidaya laut skala terapung. "Inveatasi lumayan besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," tandas M Amin. (rd/hen)