Dewan Sebut Bantuan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Belum Terukur

Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel SH.

Pekanbaru, Oketimes.com - DPRD Pekanbaru sampai saat ini menganggak kawasan perkotaan masih kurang pertahtian Pemerintah. Salah satunya adalah pembinaan masyarakat ekonomi lemah. Hingga saat ini bantuan tersebut dikatakan belum terukur.

Selain itu, perhatian untuk kelompok sosial seperti majelis taklim, posyandu atau kesehatan bagi balita dan lansia, badan sosial, usaha mikro UMKM dan kelompok kepemudaan di bidang olahraga, perlu ada pembenahan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel SH dalam hasil reses yang dilakukan di dua kecamatan yakni di Kecamatan Senapelan, Kecamatan Limapuluh Pekanbaru terungkap masyarakat masih mengeluhkan persoalan kesejahteraan masyarakat karena masih saja ditemukan masyarakat ekonomi lemah," kata Roni pada wartawan di kantor DPRD Pekanbaru, Kamis (31/3/16).

Menurut Roni, meski pembangunan infrastruktur telah terakomodir melalui kegiatan APBD Kota Pekanbaru, namun di sejumlah pemukiman warga, infrastruktur itu kini dibutuhkan repitalisasi atau perbaikan-perbaikan. Yang lebih dominan itu adalah pemerhatian pembinaan masyarakat ekonomi lemah.

"Program itulah yang lebih banyak diminta dihasil reses," jelas Roni.

Roni juga menjelaskan meski keberadaan msyarakat di wilayah dalam kota, namun masih banyak standar masyarakat dibawah garis miskin. Maka dari itu meski ada perhatian pemerintah namun sejauh ini dapat dikatakan belum terukur.

"Seperti halnya bantuan mengenai usaha mikro, dimana membutuhkan empat sistem yang perlu prhatian, yakni modal, pelatihan, bentuk usaha serta pemasaran. Program pembinaan tersebut bisa meliputi program pelatihan, dan yang terpenting pemasaran," ungkap Roni.

Begitu juga dari reses tersebut sangat perlu perhatian mengenai kesehatan, karena sejauh ini meski persoalan kesehatan telah terpenuhi, namun mutu obat-obatan yang perlu dijaga kwalitasnya.

"Kebutuhan sekolah juga menjadi perhatiannya Diminta kawasan perkotaan seperti di Kecamatan Senapelan, masyarakat meminta agar kawasan penerimaan murid lebih diperluas. Biasanya radius 500 meter, kini warga meminta lebih, karena kesulitan untuk memasukan anak tempatan ketika mendaftar masuk sekolah, ini juga masih menjadi persoalan," kata Roni.

Selain permasalahan di atas, Roni juga mengungkapkan bahwa persoalan kurang terkontrolnya drainase yang juga masih dikeluhkan. Sebab, di beberapa drainase yang kurang terkontrol itu menyebabkan genangan air di kala hujan turun.

"Soal sampah ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat harus berperan aktif juga. Pelaksanaan gotong royong harus dilakukan, dibersihkan drainase sampah dan diajak masyarakat sekitar untuk bergotong royong," imbuhnya ( eza)