Mahathir Serukan Penggulingan Pemerintahan Najib

Eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad sedang memimpin rapat penggulingan Perdana Menteri Najib Razak.

Kualalumpur, Oketimes.com - Seluruh pemimpin dari Aliansi Politik Malaysia bersatu mendorong agar dilakukannya pergerakan nasional untuk menggulingkan Perdana Menteri Najib Razak. Gerakan ini akibat skandal korupsi yang menimpa PM Najib.

"Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terlepas dari berbagai perbedaan ras, agama, partai, aliansi politik, tua dan muda agar bersatu menyelamatkan Malaysia dari pemerintahan yang dipimpin oleh Najib  Razak," tegas mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad.

Meskipun para pemimpin yang bersatu tersebut berasal dari berbagai kalangan, tapi mereka memiliki tujuan yang sama. Kita harus melepaskan diri dari pemerintahan yang dipimpin Najib, sebagaimana dikutip dari Aljazeera, Sabtu (5/3/2016).

Selama satu tahun ini, PM Najib berada di bawah tekanan akibat hilangnya uang sejumlah satu juta dolar dari perusahaan pemerintah yang didirikan Najib.

Pada bulan Januari, pihak Kejaksaan Agung Malaysia telah mengumumkan bahwa dana sejumlah 681m dolar yang telah ditransfer ke akun pribadi Najib adalah hadiah dari keluarga kerajaan Saudi Arabia. PM Najib tidak terlibat dalam tindak kriminal dan korupsi.

Terkait penetapan tersebut, PM Najib menyatakan bahwa uang sejumlah 620m dolar yang terdapat di akun pribadinya telah dikembalikan. 

Oang Kian Mang, anggota parlemen dari partai oposisi, menyatakan bahwa deklarasi dari Aliansi Malaysia tidak akan banyak merubah konstelasi politik saat ini.

Apalagi, pemimpin Organisasi Nasional Persatuan Malaysia berada di belakang PM Najib. Mereka menggunakan kolaborasi antara Mahathir Muhammad dan pemimpin oposisi sebagai bukti pengkhianatan Mahathir terhadap UMNO.

Meski demikian, menurut Wan Saiful Wan, kepala eksekutif untuk urusan ekonomi dan demokrasi, menegaskan bahwa deklarasi tersebut menandai perubahan besar proses politik Malaysia. Karena itu, PM Najib tidak boleh meremehkan deklarasi tersebut.***

(Aljazeera)