Dewan Ungkap Kepemimpinan Firdaus-Ayat Tidak Berpihak ke Masyarakat

Pasangan Walikota dan Wakil Firdaus, MT dengan Ayat Cahyadi berjabat tangan usai mendengarkan putusan MK atas gugatan Pilkada Pekanbaru di MK pada tahun lalu.

Pekanbaru, Oketimes.com - Selama empat tahun lebih kota Pekanbaru dipimpin oleh Firdaus dan Ayat Cahyadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. Masih banyak kekurangan dan persoalan yang belum terakomodir. Bahkan program yang di jalankan selama ini belum berpihak kepada masyarakat.

"Firdaus lebih banyak melakukan bongkar pasang kabinet, dan itu hampir selalu terjadi di setiap tahunnya. Tapi justru kabinet yang dibentuk tidak sejalan. Lihat saja, akhir-akhir ini banyak pejabat Pemko yang mundur, mulai Kadis, Kepala Bagian termasuk juga para Kepala Puskesmas. Tentunya ini suatu hal yang aneh, katanya para pejabat tersebut hasil Assesment," pungkas anggota DPRD Kota Pekanbaru dari partai PPP, Said Usman Abdullah saat dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Pekanbaru, (20/2/16).

Ketua Fraksi Gabungan (PPP, PKS, NasDem) ini juga menilai selama Pekanbaru di bawah kepemimpinan Firdaus ST MT-Ayat Cahyadi, tidak ada dampak yang berarti yang bisa dirasakan oleh masyarakat selama 4 tahun belakangan ini.

"Tidak ada terobosan-terobosan baru, pembangunan tidak berorientasi kepada masyarakat, pendidikan masih mahal serta pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan," jelas Said.

Bahkan Said menuding Pemko Pekanbaru juga lebih mementingkan program yang bersifat multiyears (MY) dengan menghabiskan APBD Pekanbaru Rp1,4 Triliun selama tiga tahun ini.

"Hal ini dapat terlihat dari pembangunan pusat perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya. Seharusnya Pemko meminta tanggapan terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait baik itu Camat maupun lurah di Pekanbaru. Seharusnya Pemerintah mempertanyakan kepada 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan yang ada, apakah pembangunan pusat Perkantoran itu bermanfaat bagi masyarakat," bebernya.

Said juga menambahkan dampak pembangunan menggunakan sistem MY ini, sangat terasa saat ini. Dimana banyak laporan SKPD kepada DPRD bahwa anggaran mereka di-rasionalisasi untuk menyelesaikan pembangunan proyek MY.

"Anggaran SKPD dipangkas untuk menunjang kegiatan di anggaran fantastis tersebut. Sehingga kegiatan di SKPD yang semula untuk kesejahteraan rakyat tersedot ke proyek triliunan. Untuk itu kedepan Pekanbaru butuh perubahan agar kesejahteraan masyarakat lebih merata, terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi," sebutnya. (za)