Forum LSM Bersatu Desak Polda dan Kejati Riau Agar Independen

Ratusan massa dari Forum LSM Riau Bersatu, menggelar aksi unjuk rasa didepan Mapolda Riau dan Kejati Riau, Kamis (26/11/15). Seraya membawa berbagai macam spanduk, massa pendemo menuntut agar dua lembaga penegak hukum ini tidak lagi bermain-main dalam menangani berbagai kasus.

Pekanbaru, Oketimes.com - Ratusan massa dari Forum LSM Riau Bersatu, menggelar aksi unjuk rasa didepan Mapolda Riau dan Kejati Riau. Seraya membawa berbagai macam spanduk, massa pendemo menuntut agar dua lembaga penegak hukum ini tidak lagi bermain-main dalam menangani berbagai kasus.

Ratusan massa pengunjuk rassa itu memulai aksinya dengan longmarch dari Jalan Cut Nyak Dien menuju Kantor Kejati Riau. "Dalam orasinya, LSM Riau Bersatu menyebutkan banyak kasus yang ditangani di Polda dan Kejati Riau yang harus diselesaikan. Bukannya malah melakukan ancaman dan kritisi kepada pemerintah Riau, yang dapat menghambat kinerja," kata Indra Sani, orator aksi, Kamis (26/11).

Sehingga patut diduga, adanya pihak-pihak yang ingin menghambat pembangunan di Riau, yang sekarang masih di bawah kepemimpinan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, dengan menyebar isu-isu yang menurut massa pendemo tidak benar.

"Banyak program-program yang di jalankan oleh Pemprov Riau, namun selalu difitnah dengan isu-isu yang tidak benar," sambung Indra dengan pengeras suara.

Dalam aksinya, massa dari Forum LSM Riau Bersatu itu menyampaikan lima tuntutan, diantaranya meminta kepada dua institusi agar fokus terhadap kasus dan masalah yang belum tuntas, bahkan bisa dikatakan mengendap di kedua lembahaga hukum tersebut. Selain itu massa juga menuntut Polda dan Kejati Riau agar lebih bersikap independen, profesional, bersih dan transparan.

"Kita minta kepada Polda dan Kejati Riau untuk jangan tergiring oleh kepentingan politik tertentu, apalagi yang bisa meruntuhkan kewibawaan pemerintah Riau," sebut Indra.

Terakhir, massa pendemo juga meminta Kapolda dan Kajati Riau agar mengklarifikasi gonjang-ganjing persoalan Plt Gubri, yang diduga menerima aliran dana SKK Migas pada saat masih menjabat selaku anggota DPR-RI.

"Itu domainnya KPK, bukan domain Polda dan Kejati. Kami anggap itu hanya isu kepentingan politik tertentu," tukasnya.

Usai berorasi di Mapolda Riau, ratusan massa ini kemudian bergeser ke Kantor Kejati Riau, untuk kembali menyampaikan tuntutannya, yakni agar kedua lembaga ini tidak mudah diintervensi pihak-pihak yang mereka nilai ingin mencemarkan nama baik pemerintah Riau. (XXX)