Utang Pemerintah Rp 2.371 Triliun tak Sejahterakan Rakyat

OKETIMES.COM- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat utang luar negeri pemerintah tahun 2013 membengkak hingga Rp 2.371 triliun. Angka ini melonjak Rp 171 triliun dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2013, yang dipatok hanya Rp 2.200 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis menyebut walaupun utang meningkat tajam, pemerintah tak mampu menyerap dan mengelola utangnya secara maksimal. Akibatnya, tahun 2013 pemerintah harus membayar commitment fee sebesar Rp 378,02 miliar.

"Ini menunjukkan kinerja pemerintah yang belum mampu mengelola utang secara optimal. Padahal saat utang tidak terserap, pemerintah harus membayar commitment fee sekitar 0,75 persen dari total utang yang tidak terserap. Di sisi lain, banyak proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan dana besar," ucap Harry dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (25/1).

Menurut Harry, tak terserapnya utang luar negeri secara maksimal menjadi bukti bahwa pemerintah tidak merencanakan proyek secara matang. Utang luar negeri ribuan triliun tak membawa kesejahteraan kepada masyarakat.

Padahal proyek-proyek pemerintah dirancang untuk kesejahteraan rakyat. Jadi terlihat jelas, pemerintah tidak memikirkan kesejahteraan rakyat dengan kinerja utang seperti ini. Dan perlu diingat, menggunakan utang luar negeri berarti pemerintah memperkaya negara dan lembaga-lembaga keuangan asing," tegasnya.

Harry mewakili Partai Golkar meminta pemerintah pusat untuk menghentikan pemborosan uang negara melalui pembayaran commitment fee utang. "Kita mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemborosan uang negara, mulai tahun 2014 ini dan seterusnya," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut utang luar negeri pemerintah yang mencapai Rp 2.731 triliun masih aman. Pemerintah dan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena pemerintah diklaim masih bisa mengelola utang tersebut dengan baik.

Menurut Bambang, data terakhir, rasio utang per PDB sebesar 23 persen, dengan defisit 2 persen. Indikator itu menunjukkan Indonesia tak punya masalah dengan pinjaman dari luar negeri.

"Jadi sebenarnya kita dapat mengelola fiskal supaya utang tidak memberatkan," ucap Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1).

Namun demikian, Bambang berjanji pihaknya akan terus menjaga rasio utang tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap di batas aman. "Tetap kita harus jaga utang kita, tapi enggak usah berlebihan dan bikin isu aneh-aneh," ujarnya.merdeka.com/oketimes