Kadisosnakertrans Rohul Membantah

Warga Serombou Indah Rohul Curigai Pelaksanaan Proyek Bencana Alam Banjir Kemensos

Foto Inset: Basri H, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kasisosnakertrans) Rohul dan daftar penrima bantuan Bahan Bangunan Rumah dari Kemensos tahun 2015.

Rokan Hulu, Oketimes.com - Sejumlah warga yang rumahnya terkena dampak banjir (Becana Alam) di Desa Serombou Indah, Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengeluhkan kinerja pemerintahan aparat desanya. Sebab mereka menilai Kades bersama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu, Herry Islami, telah mempermainkan pengalokasian program sosial melalui bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR).

Dari keluhan itu, mereka sama-sama meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasir Pengaraian memanggil dan memeriksa Kepala Desa Serombou Indah, termasuk Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertrans) Rohul, Herry Islami. Dimana keduanya diduga sama-sama menggerogoti anggaran bantuan Sosial BBR tersebut. Ironisnya, bantuan itu bukan untuk khalayak yang nyata terkena Bencana Alam namun sebaliknya.

" Kami mengeluhkan pemerintahan Desa Serombou Indah Ini, dan kami juga meminta Bapak Kajari Rohul segera memanggil dan memeriksa keduanya. Bayangkan saja pak, kami warga yang patut untuk menerima bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) itu tidak mendapat, yang anehnya lagi kok bisa keluarganya yang tidak terkena dari dampak Becana Alam tersebut mendapat bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) itu, dan yang layak malah tidak mendapat bahkan kami menduga dari anggaran yang mencapai Rp 22 juta itu Kadisosnakertrans memotong menjadi Rp 20 juta yakni Rp 2 juta per unit," oceh warga setempat yang enggan disebut namanya.

Dari informasi yang berhasil dirangkum media ini, mereka mengungkapkan ada beberapa nama-nama yang patut diragukan sesuai lampiran dalam Keputusan Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad, MSi pada Tanggal 22 Juni 2015 tentang nama-nama kelompok dan pengurus Korban Bencana Alam diantaranya Desa Serombou Indah, Desa Sungai Indah Dua dan Desa Rambah Hilir Timur, Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 ini.

" Kelompok yang kami maksud pertama adalah BH di kelompok Melati, warga Dusun Pekan Lama Desa Serombou Indah (Pejabat Desa), NM di kelompok Kenanga warga Pekan Lama yang juga berasal dari Desa Serombou Indah (Istri Pejabat Desa), SD di kelompok Seroja warga Pekan Lama Desa Serombou (Anak Pejabat Desa) sedangkan JD berada di kelompok Mawar tidak di kenali masyarakat Desa setempat termasuk orang yang berada di kelompok Teratai," ungkap mereka.

Kemudian kata mereka, banyak masyarakat diluar Desa itu yang mendapat, seperti dari kecamatan Rambah dan Desa lainnya, padahal warga tempatan yang sama sekali belum mendapat tidak diperhatikan. Memang untuk Desa Serombou Indah ini ada 100 Unit yang mendapat.

" Kami minta hal ini agar di publikasikan, agar pak Bupati Achmad mengetahui nama-nama yang pantas mendapat atau tidak, coba dulu pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul turun kelapangan untuk mencek nama-nama penerima serta melihat KTPnya," kata warga Serombou Indah.

Tak sengaja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI), E. Simamora mendengar informasi itu, dimana dirinya yang juga pemantau dan penyelamat Aset Negara turut bicara, dirinya juga meminta agar Kajari Rohul memanggil Kepala Desa (Kades) untuk menyelidiki program tersebut, termasuk Kadisosnakertrans Rohul, Herry Islami, yang diduga pejabat-pejabat ini sudah bermain-main dengan anggaran Bencana Alam tersebut.

" Kasihan kita melihat warga itu, masih banyak warga yg belum mendapat, malah orang luar pula yang memperolehnya. Padahal itu bantuan murni dari pemerintah pusat, supaya rumah hunian mereka terhindar dari bencana banjir yang akan menimbulkan bahaya bagi warga, disini kita menolak keras ada praktek korupsi di Negeri Seribu Suluk ini" tegas E Simamora.

Masih ditempat yang sama, E Simamora juga menyampaikan kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pimpinan TOPAN-RI Pusat khususnya Kemensos RI, jika nantinya Kajari Pasir pengaraian tidak becus menanganinya maka pihaknya akan melaporkan persoalan itu ke Kejati Riau dengan tembusan ke Kejagung dan KPK, sehingga mereka nantinya bisa mengkroschek tingkah laku oknum-oknum pejabat yang terlibat didalamnya.

" Nanti pimpinan kita di Jakarta akan berkoordinasi dengan Menteri Sosial RI Khofifah Parawansyah. Kita jelas tau hukuman bagi yang memain-mainkan bantuan bencana, yakni hukuman mati. Kita kesal seharusnya setiap unit dari bangunan itu biayanya Rp 22 juta. Anehnya dirobah pihak Disosnakertrans Rohul, bayangkan dari tiga Desa yakni Serombou Indah, Rambah Hilir Timur dan Sungai Dua Indah ada 170 unit dikali Rp 2 juta saja per unit sudah Rp 340 juta," paparnya.

Ketika hal ini hendak dikonfirmasi, Kepala Desa Serombou Indah Basri H, tidak dapat dijumpai. Dihubungi lewat ponselnya tidak aktif, begitu juga pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.

Anehnya, diwaktu yang berbeda Kades tersebut malah ngundang sekitar dua puluhan wartawan supaya memberitakan hal positif terkait proyek tersebut. Informasinya mereka dibagi uang diantara dua ratus hingga lima ratus ribu, " Tapi jangan salah yaa..! dengan catatan harus memberitakan yang positifnya saja," begitu kata kades pada wartawan yang diundangnya itu.

Terlepas dari Kades Serombou Indah, Basri H, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kasisosnakertrans) Rohul ketika dikonfirmasi melalui via selulernya, Jumat (13/11/2015) malam, membantah atas apa yang disampaikan warga Desa Serombou Indah itu, bahkan pihaknya juga membantah kalau anggaran BBR itu dirobah atau dipotong.

Menurutnya, kalaupun ada masyarakat yang menyampaikan, bahwa pengurus atau anggota kelompok yang ditunjuk sebagai pengurus yang justru tidak dikenali warga tempatan itu hal wajar. Menurutnya proyek yang sedang berjalan itu dalam masa tahap pembangunan.

Ketika ditanya soal peruntukan anggaran per unit, dirinya mengatakan hanya Rp 20 juta per unit. Ia membantah kalau pihaknya telah merubah atau memotong anggaran dari Rp 22 juta ke Rp 20 juta per unit," tidak benar anggaran itu Rp 22 juta, yang benar itu adalah hanya Rp 20 juta saja. Kalau itu saya lakukan udah kaya saya bosss, cobalah kalikan dari 170 unit kali Rp 2 juta udah berapa," ujarnya seraya terkekeh .

Dirinya mengaku, pihaknya telah menyampaikan kesejumlah media, hanya menjalankan program yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, Kadisosnakertrans Rohul ini juga menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah membuat kebijakan untuk merobah struktur pembangunan, termasuk proyek yang dimaksud yang pada dasarnya untuk memperkaya diri pribadi.

" Saya sudah sampaikan sama kawan-kawan wartawan, saya bekerja disitu hanya digaji. Saya mengusahakan ini bisa selesai mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi bantuan ini dari kemensos. Dan saya tetapkan kembali, bahwa program ini sudah terlaksana dengan baik. Kalau ada yang bilang saya memotong-motong anggaran, bersumpah apapun saya berani, apalagi sampai Rp 2 juta per unit seperti itu," ujar Kadisosnakertrans Herry Islama kepada awak media ini. (yah)