Tingkatkan Keamanan dan Keselamtan Laut, Bakamla RI dan Pemprov Kepri Rapat Koordinasi

Dalam rangka memfasilitasi pembentukan Forum Kerjasama Keamanan dan Keselamatan laut, Bakamla RI kerjasama dengan Pemprov Kepulauan Riau dan menggelar Rapat Koordinasi di Hotel Aston Tanjung Pinang and Conference Center, Rabu (7/11/2018).

Kepri, Oketimes.com - Dalam rangka memfasilitasi pembentukan Forum Kerjasama Keamanan dan Keselamatan laut, Bakamla RI kerjasama dengan Pemprov Kepulauan Riau dan menggelar Rapat Koordinasi di Hotel Aston Tanjung Pinang and Conference Center, Rabu (7/11/2018).

Acara Forum Kerjasama itu, dibuka Direktur Kerjasama Bakamla RI Dade Ruskandar, SH MH dan menghadirkan tiga narasumber yaitu Anggota Pokja Bakamla Bidang Operasi Keamanan Laut Laksma TNI (Purn) F.X. Eddy Santoso yang memaparkan peran Bakamla dalam upaya penegakan hukum dilaut untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Narasumber kedua dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Ir Tri Musa Yudha selaku Kabid Pelayaran & Penerbangan, memaparkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut guna terwujudnya keamanan dan keselamatan laut di kepulauan Riau, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri diwakilkan kepada Koordinator Kejaksaan Tinggi Kepri Hartam Ediyanto, SH MHum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum mengatakan dalam sambutannya, bahwa dimensi keamanan pengendalian wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi merupakan dimensi Poros Maritim Dunia.

Menurutnya, dengan adanya dukungan informasi dari masing-masing instansi yang berkerja secara profesional adalah demi kepentingan nasional. Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan pengawasan secara IT terhadap kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran keamanan laut beserta potensi yang mempengaruhi maritim seperti faktor dukungan akademis, dunia usaha/investor pemerintah, dan masyarakat umum. Dengan adanya forum kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut ini diharapkan segala dukungan itu dapat bersinergi.

Direktur Kerjasama Bakamla Dade Dade Ruskandar SH MH mengatakan, dinamika global yang berkembang saat ini menuntut penguatan kelembagaan. Semakin meningkatnya tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla saat ini, maka dibutuhkan perangkat pengaturan yang efektif dan efisien serta sinergitas dan kerja sama serta dukungan dari K/L dan pemerintah daerah.

Rapat koordinasi digelar dengan mengundang mitra Bakamla untuk menyamakan pola pikir, pola tindak dan pola sikap seluruh pemangku kepentingan dilaut dan Pemerintah Daerah.

Mengakhiri sambutannya, Dade sekaligus membuka Forum kerja sama Keamanan dan Keselamatan Laut antara Bakamla dengan Pemprov Kepri.

Selaku Moderator, Kasubdit Kerjama Sama dalam Negeri Eli Susiyanti, SH MH MM, mendorong peran aktif peserta untuk bersama narasumber berbagi wawasan.

Acara bertema "Melalui Forum Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut, Kita Tingkatkan Sinergitas Aparat Penegak Hukum di Daerah untuk Mewujudkan Laut Aman dan Lestari". Disini Bakamla menawarkan gagasan pembentukan forum keamanan dan keselamatan laut, dan mendorong adanya kesepakatan bersama tentang pentingnya forum ini.

Selaku narasumber, F.X Eddy memaparkan Langkah Strategis Bakamla kedepan yang tertuang dalam Grand Design Bakamla hingga tahun 2030, antara lain meningkatkan kekuatan dan kemampuan pelibatan sarana patroli Bakamla dan Stakeholder dalam wadah Operasi bersama Kamla Dalam Negeri dan Luar Negeri, Pengembangan Surveilance di KPIML Bakamla untuk meningkatkan kemampuan Sistem Peringatan Dini dan memaksimalkan Sharing Information.

Tri Musa Yudha membahas tentang pembuatan Perda dan menyebarluaskan Penyelenggaraan Pelayaran dan pemanfaatan Perairan Provinsi Kepri, serta melakukan koordinasi, bahkan bila perlu mengajukan uji peraturan dengan institusi di pusat yang punya wewenang dalam meninjau kembali kebijakan pemerintah pusat khususnya terhadap pengelolaan wilayah laut yang memiliki multi tafsir. "Sinergitas berarti searah, satu tujuan, bersama dan saling mendukung, saling melengkapi." ujarnya.

Sementara menurut Hartam Ediyanto selaku narasumber di bidang Penegakan Hukum di Laut mengatakan, tiga kunci mengemban tugas penegakan hukum ialah Integritas, Profesionalisme dan Disiplin Diri.

Di akhir acara pemangku kepentingan yang hadir menandatangani komitmen bersama pembentukan forum kerjasama keamanan dan keselamatan laut yang telah disepakati hari ini.

Turut hadir antara lain Kasi Kerjasama Non Pemerintah Ariana Listyawati Spd, Kasi Kerjasama Lembaga Pemerintah Akhmad Firdaus, S.IP MSi, beserta staf serta diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai instansi antara lain Lantamal IV Tanjungpinang, Kejaksaan Tinggi Pemprov Kep. Riau, Basarnas, Polair, Lanud RHF, Dishub Kepri, Kominfo, HNSI, Imigrasi, Bea Cukai, PSDKP, DKP, Universitas Maritim Raja Ali, dan INSA.***

Autentikasi: Kasubbag Humas Bakamla RI, Mayor Marinir Mardiono

Editor       : Richarde