Merasa Dianaktirikan

Puluhan Petani Bagan Jaya Pesisir Tuntut Hak dan Keadilan Lewat Komisi B DPRD Rohil

Merasa dianak tirikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), puluhan warga Bagan Jawa Pesisir yang tergabung dari berbagai gabungan kelompok tani (Gapoktan) mengadu ke Komisi B DPRD Rohil guna menuntut keadilan, Senin (5/10).

BAGANSIAPIAPI, OKETIMES.COM - Merasa dianak tirikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), puluhan warga Bagan Jawa Pesisir yang tergabung dari berbagai gabungan kelompok tani (Gapoktan) mengadu ke Komisi B DPRD Rohil guna menuntut keadilan, Senin (5/10).

Abizar S salah satu perwakilan Gapoktan Bagan Jawa Pesisir saat dimintai penjelasannya, mengatakan kedatangan meraka ke kantor DPRD Rohil tidak lain hanya meminta Komsi B ingin menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan mengingat Gapoktan Bagan Jaya Pesisir selama tiga tahun terakhir ini tidak pernah lagi mendapat perhatian dari pemkab Rohil dalam bentuk bantuan apapun.
" Padahal tiga tahun sebelumnya Desa kita Bagan Jawa Pesisir selalu mendapat perhatian dari Pemda baik itu infastruktur jalan, benih, pupuk, racun, irigasi, pompanisasi, harga gabah stabil serta berbagai macam bantuan yang lainnya," ungkap Abizar S.

Ia berharap Komisi B seyogyanya bersedia turun untuk mengcros check ke lapangan, benar atau tidak tentang apa yang diutrakan warga tersebut. " Apa lagi dengan kondisi jalan yang saat ini semakin parah dan hancur," tukas abizar S.

Masih sambungnya, tiga tahun belakangan ini semenjak Dinas Pertanian dan peternakan (Distanak) di pegang oleh saudara Ir Muslim Desa tersebut tidak pernah mendapat bantuan atau diperhatikan. Hak inilah yang akan dituntut oleh mereka sebagai Gapoktan kepada Pemda melalui DPRD Komisi B DPRD Rohil.

Dikatakan Abizar, sebelumnya pihak Gapoktan Bagan Jaya Pesisir pernah mendengar ada bantuan Jetor, Komben serta bantuan uang Rp 100 Juta kepada Gapoktan Desa tersebut. Tapi menurutnya pemberian bantuan tersebut hanya dinikmati oleh perorangan atau pribadi. " Kita tidak tahu kapan bantuan itu diserahkan dan tidak tahu kemana rimbanya bantuan tersebut saat ini," punkasnya.

Ia berharap melalui Komisi B agar Pemkab Rohil bersedia memperhatikan kelompok tani yang mereka bina selama ini agar lebih diperhatikan lagi melalui hasil pertemuan yang dilakukan melalui Komisi B DPRD Rohil.

" Semoga kita dan Komisi B dapat menyelesaikan permasalahan ini, kita juga minta Komisi B benar-benar mau turun langsung kelapangan," pintanya. (ram)