Disiplin PNS Buruk, Tokoh Masyarakat Minta Pj Bupati Meranti Benahi

Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. Edy Kusdarwanto bertindak sebagai Pembina Apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (4/08/2015).

Selatpanjang, OKETIMES.COM - Seorang tokoh masyarakat Kepulauan Meranti meminta Pj Bupati Kepualauan Meranti, Edi Kusdarwanto MM, yang baru saja dilantik memimpin roda pemerintahan di wilayah Meranti diminta agar dapat membenahi sistem pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik, terutama masalah disiplin PNS di lingkungan Pemkab Meranti.
 
Pernyataan ini seperti diutarakan seorang tokoh pejuang Kabupaten Kepulauan Meranti, Ramlan Abdullah kepada media ini belum lama ini. Ia mengatakan management pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih kacau balau. " Oleh karena itu sebagai masyarakat tentu kami berharap Pj Bupati Meranti merapikan yang masih kusut, luruskan yang masih bengkok," ucap Ramlan.
 
Menurut Ramlan, kinerja birokrasi pemerintah daerah Meranti dalam penyelenggaraan pelayanan publik sering mendapat kritikan. Semestinya pemda Meranti melakukan perbaikan manajemen pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi seperti penerapan fakta integritas untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Seperti yang digembor-gemborkan oleh Kemenpan-RB.

Namun kenyataannya hingga kini lanjut Ramlam belum memuaskan. Kebijakan ini belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan masyarakat. Praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik masih terus berlangsung. Keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel masih amat jauh dari kenyataan.
 
Ramlan berharap, perbaikan manajement sangat perlu dan mendesak untuk kabupaten ini. Sebab selama ini bisa dilihat disiplinkan PNS Meranti, mulai dari Eselon II sampai ke CPNS yang suka `menghilang` pada hari Kamis. Hal ini tidak pernah mendapat perhatian serius dari kepala daerah setempat selama ini.

" Tidak adanya ketegasan ini membuat disiplin PNS kita turun ke level paling bawah. Bahkan ada pejabat di Meranti yang hanya masuk 10 hari dalam 1 bulan dan selebihnya diluar daerah yang tidak jelas dinass luar atau untuk kepentingan pribadi," cetus Ramlan, Ketua Yayasan Pejuang Meranti ini. (Je)