Daswanto dan Nizhamul Sebut Tim Pansel Tidak Independen

Daswanto dan Nizhamul.

PEKANBARU, riaueditor.com - Plt Kepala BPM Bangdes Riau, H Daswanto dan Plt Kepala Kesbangpol Nizamul, menilai kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) tidak independen. Keduanya menganggap, Tim Pansel masih subjektif dalam memberikan penilaian.‎

"Saya menilai, Tim Pansel tidak objektif dalam melakukan penilaian. Mereka itu tidak independen dan subjektif," kata Daswanto, Rabu (8/4) melalui telpon selulernya.

Daswanto mengungkapkan, sebanyak 13 pejabat yang dinyatakan tidak lulus assessment oleh Pansel itu, merupakan `korban` like and dislike semata. Dia menyebutkan, 13 pejabat itu sudah berpengalaman dan masih menjabat.

"Bahkan ada yang sudah puluhan tahun mengabdi. Artinya, secara manajerial mereka itu sudah bagus. Seharusnya, ini juga menjadi penilaian Tim Pansel," tegasnya.

Daswanto juga mengkritik Tim Pansel pada proses tes kompetensi pejabat itu. Tes yang diberikan, tidak sesuai dengan jabatan yang dipilih oleh pejabat bersangkutan. "Seharusnya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu, sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang akan kita pilih. Ini kan tidak, pertanyaannya hanya bersifat umum saja," ulasnya.

Senada dengan Daswanto, Plt kepala Kesbangpol Riau Nizhamul, juga mengaku kecewa dengan Tim Pansel. "Sangat-sangat tidak independen," sebutnya.

Nizhamul mengatakan, jika Tim Pansel tidak sepenuhnya menjalankan proses asesmen sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menilai, Tim Pansel masih 'ditunggangi' oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.

"Contohnya, ada pejabat yang memasuki usia pensiun masih diikutkan. Kemudian, ada pejabat yang belum cukup pangkatnya, juga bisa tes assessment. Kan aneh," terangnya.

Padahal kata Nizhamul, sudah ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ASN dalam proses asesmen. "Kecuali, kalau kita ini lelang jabatan terbuka. Ini kan tidak," tutupnya.

Sementara itu, Ketua tim Pansel, Prof Mukhtar Achmad menyebutkan penyerahan nama dilakukan sesuai abjad nama. Yang lulus ada 136 orang, nanti Pak Gubernur yang akan memilih nama-nama pejabat untuk setiap lowongan,"ungkap Prof Mukhtar Ahmad.

Berbagai indikator penilaian dari tes yang diikuti pejabat, menjadi masukan bagi PPK. Untuk melakukan pembenahan dalam melaksanakan pemerintahan. Assesment dilakukan, lanjutnya guna mendorong aparatur pemerintahan lebih punya visi kedepan.

Beberapa nama pejabat eselon II yang tidak menjabat, memang diakui mantan Rektor Unri ada yang tidak lulus. Sesuai hasil penilaian berbagai tes yang dilakukan, seperti tes oleh tim Asesor Polda, tulisan makalah dan wawancara akhir.

"Bagi yang tidak menjabat, Pak Plt Gubernur sudah menyiapkan beberapa hal seperti tim menghadapi MEA atau jabatan lainnya," tukasnya.(dea)