BUMD Nolak Diaudit, Pemprov Surati Manajemen PT SPR
Ilutrasi
Pekanbaru, OKETIMES.com - Plt Kepala biro ekonomi dan sumber daya alam, Syahrial Abdi mengaku siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau.
Termasuk akan memanggil manajemen PT SPR, yang menolak untuk diaudit oleh BPKP.
"Kita siap menjalankannya, dan tadi (kemarin red) saya sudah mengumpulkan semua staf saya untuk membuatkan surat segera memanggil manajemen PT SPR," tegas Syahrial Abdi, saat ditemui diruang kerjanya akhir pekan lalu.
Dijelaskan Syahrial, dirinya akan tetap menjalankan rekomendasi hasil audit dari BPKP, dimana pihak BPKP telah mengeluarkan rekomendasi atas audit pada PT SPR, walaupun PT SPR menolak untuk menyerahkan laporan keuangan mereka kepada tim auditor BPKP.
Dan selaku pemegang saham, Pemprov wajib mengetahui kinerja BUMD, termasuk laporan keuangan. Kalau memang terdapat kejanggalan, maka Sebagai pemegang saham akan mengambil tindakan tegas.
"Selaku pemegang saham, Gubernur Riau ingin tahu persis bagaimana kondisi BUMD sebenarnya, baik dari aspek kinerja, manjemen potensi usaha, dan kerjasama. Supaya dalam melakukan evalusasi bisa tahu apa masalahnya dan solusinya, jadi Gubenrur bisa mengambil keputusan," jelasnya.
Disinggung mengenai langkah yang akan dilakukan jika memang terbukti manajemen dari BUMD tersebut bobrok. Ia mengatakan, akan mengganti seluruh jajaran manajemennya. Dan itu perintah dari Gubernur, karena BUMD Riau ini didirikan dengan APBD menggunakan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan.
"Kalau pemegang saham tidak mendpat informasi yang valid, sulit di analisi BUMD, untuk apa dipertahankan. Sekarang ini zamannya terbuka dan harus diketahui masyarakat. Kalau kesalahannya ada pada manajemennya, maka manajemen yang diberhentikan, bukan BUMD yang ditutup, dimulai lagi yang baru dan diperbaiki," ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, meminta kepada biro ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan BUMD Riau. Karena BUMD bukanlah perusahaan pribadi, BUMD milik masyarakat Riau.
Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau, mengadukan sikap BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), ke Pemprov terkait sikapnya yang menolak kedatangan tim auditor BPKP, untuk meminta laporan keuangan PT SPR, namun tidak diberikan data terkait keberadaan BUMD yang mengelola Migas itu.
Peristiwa ini terjadi pada Januari lalu, saat Pemprov Riau sebagai pemegang saham BUMD itu ingin melihat kondisi BUMD miliknya terutama dalam kinerja dan keuangan. Ini dilakukan untuk evaluasi demi perbaikan Namun oleh menajemen SPR tidak koperatif dengan langkah perbaikan Pemprov Riau. (dea)
Komentar Via Facebook :