Kunker Pansus Rusunawa san Tower Ke DPRD Kota Bandung

Pansus DPRD Pekanbaru Sadur Konsep Apartemen Rakyat Milik Kota Bandung

Kunker Pansus Rusunawa dan Tower Ke DPRD Kota Bandung.

PEKANBARU, oketimes.com- Tujuan ingin mendapatkan masukan berkenaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rumah susun sewa (Rusunawa), dan Ranperda tower. Dua panitia khusus (pansus) yang ada di DPRD Kota yakni pansus Rusunawa dan penyertaan modal serta pansus tower dan menara telekomunikasi mendatangi kantor DPRD Kota Bandung, Senin (16/12).

Kedatangan dua pansus DPRD Kota Pekanbaru, rusunawa dan tower ke DPRD Kota Bandung disambut baik oleh pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kota Bandung. Dalam rapat bersama anggota pimpinan dan anggota pansus DPRD Kota Pekanbaru terungkap di Kota Bandung menggodok suatu ide dari Walikota dan Dewannya untuk membangun apartemen rakyat yang bisa digunakan masa 60 tahun diperuntukkan untuk rakyat menengah kebawah sebagai solusi mengatasi pemukiman kumuh.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, H Entang Suryaman SH yang menjelaskan, dengan jumlah penduduk Kota Bandug mencapai 2,6 juta dengan luas wilayah 17 ribu hektar, sangat tidak memungkinkan mengembangkan pembangunan terutama rusunawa yang ingin diketahui oleh DPRD Kota Pekanbaru.

"Untuk itu disarakan untuk membangun apartemen konsep rakyat. Inilah program kedepan Pemerintah kota Bandung akan bangun apartemen rakyat yang konsepnya diserahkan ke pihak ketiga. DED sudah ada dan dan dibuat 5 lantai dan lantai 6 untuk kelas menengah ke atas," jelas Entang dalam rapat.

Rapat bersama Komisi C DPRD Bandung bersama dua pansus DPRD Kota Pekanbaru dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, H Entang Suryaman SH didampingi  wakilnya, Deden dan Anggotanya Rendiana Awangga, Jhinson Panjaitan, Dede Hermansyah. Sedangkan di DPRD Kota dipimpin oleh pimpinan DPRD Kota, Sahril SH, Sondia Warman dan didampingi ketua pansus Rusunawa, Roni Amriel dan ketua pansus tower, Dian Sukheri.

Sementara itu pertanyaan muncul dari anggota pansus Rusunawa, Herwan Nasri menyebut di Pekanbaru Rusunawa berada di eks teleju yang merupakan hibah kementrian PU. Yang ditanyakan sistem pengelolaan rusunawa di Kota Bandung.

"Apakah di Bandung sudah jalan pengelolaannya," tanya Herwan dalam rapat.

Dalam rapat Entang juga mengaku di Bandung ini Rusunawa ada 4 blok dan proses pengelolaan belum jalan secara matang.

"Proses belum dan rusunawa sudah dihuni. Dari 4 blok yang ada 3 blok belum diserahkan. Pengelolaan dibandung masih dikeola di UPT dan dinas terkait.  Soal pungutan iuran sumbangan ke Pemko juga blm diatur di kota Bandung ini," jelas Entang.

Sementara itu Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung, Dedet mengaku dari data yang ada di Cipta karya masih kekurangan 60 ribu KK yang belum memiliki rumah. Untuk itu dia akan berusaha mengurangi rakyat yang belum memiliki rumah ini.

"Tahun kemarin kita sudah menyelesaikan Perwako rusunawa. Walikota dan dewan menggodok satu ide untuk membangun apartemen rakyat yang bisa digunakan warga masa 60 tahun kedepan. Ini jadi solusi untuk pemukiman kumuh dapat dikurangi," tutur Dedet.

Parsoalan yang mengganjal, ditambahkan Dedet masyarakat ingin masuk ke Rusunawa tapi ingin memiliki.

"Inilah kendala yang harus diselesaikan saat ini," sebut Dedet.

Ketua pansus Rusunawa, Roni Amriel menyebutkan, Rusunawa yang dibahas DPRD Kota Pekanbaru berbeda dengan rusun yang ada di Kota Bandung, namun prinsipnya sama.

"Dengan apa yang didapatkan akan lebih gampang bagi kita meyadur apa yang dipaparkan oleh Komisi C Kota Bandung, namun sistemnya harus dicermati seperti apa rumusanya akan kita sesuaikan," sebut Roni.

Dalam pembahasan, Roni juga mengaku bagaimana memberikan payung hukum terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan akan bahas bersama tim ahli.

Sementara itu, ditambahkan Roni untuk penyertaan modal, Bandung sudah lama menerapkannya.

"Peraturan dibuat untuk payung hukum sehingga pemerintah memberikan penyertaan modal. Kita mau mendizain dalam perda kedepan supaya mempunyai implikasi dampak untuk tingkatkan PAD. Untuk penerapan penyertaan modal harus jelas feed back nya Inilah yang perlu dikejar di badan usaha Pemko Pekanbaru dan dampak penyertaan modal memberikan kontribusi," sebut Roni. (eza)