Karmila Sari Klarifikasi Penyaluran Dana Aspirasi untuk Bantuan Pendidikan di Rohil

Ilustrasi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., memberikan klarifikasi terkait polemik pemberitaan penyaluran bantuan pendidikan melalui dana aspirasi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

PEKANBARU, Oketimes.com - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., memberikan klarifikasi terkait polemik pemberitaan penyaluran bantuan pendidikan melalui dana aspirasi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (17/11/2026), Karmila menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari dana aspirasi anggota DPR RI yang bertugas di Komisi X, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.

Ia menegaskan, penyaluran bantuan tidak didasarkan pada hubungan keluarga, kedekatan politik, maupun kepentingan pribadi. Menurutnya, sekolah yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan.

Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut adalah SMP Swasta Harapan Tanjung Medan, yang berada dalam kompleks Pondok Pesantren Darul Ihsan, Jalan Tanjung Makmur Nomor 10, Kecamatan Tanjung Medan, Rohil.

Sekolah di bawah naungan Yayasan Darul Ihsan Rohil itu tercatat memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10493882 dengan akreditasi C. Selain pendidikan formal, yayasan tersebut juga menyelenggarakan program Tahfidz Al-Qur'an, pencak silat, dan sekolah sepak bola.

Karmila membantah adanya perlakuan khusus dalam penyaluran bantuan, termasuk terhadap sekolah yang dikaitkan dengan keluarga Muhajirin Siringoringo. Ia menyebut bantuan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas serta kelayakan fasilitas pendidikan guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Saya tidak pernah membeda-bedakan penerima bantuan. Tujuan utama bantuan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kelayakan fasilitas pendidikan,” ujarnya.

Terkait munculnya polemik, Karmila mengaku heran karena bantuan yang dimaksud justru menjadi persoalan. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai Bupati Rohil, Bistamam, yang menurutnya tidak memiliki niat buruk terhadap pihak lain. Ia menyayangkan munculnya tuduhan terhadap kepala daerah tersebut.

Karmila turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah menerima atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta setiap informasi diperiksa kebenarannya sebelum disampaikan kepada publik.

Menurutnya, polemik penyaluran dana aspirasi perlu dilihat secara proporsional dengan memperhatikan tujuan dan mekanisme pemberian bantuan. Ia berharap bantuan pendidikan tidak dikaitkan dengan konflik pribadi maupun kepentingan politik.

“Bantuan untuk meningkatkan fasilitas sekolah semestinya tidak serta-merta ditarik ke dalam konflik personal maupun persaingan politik,” tutupnya.***


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait