Pemko Pekanbaru Hormati Putusan PTUN, Segera Konsultasi ke Kemendagri soal HGB Ruko STC

Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin.

PEKANBARU, Oketimes.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru terkait rekomendasi pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) ruko di kawasan Sukaramai Trade Center (STC).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan Pemko akan kembali berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan tindak lanjut putusan tersebut sesuai ketentuan pengelolaan aset daerah.

Zulhelmi menyebutkan, Pemko telah menerima putusan PTUN Pekanbaru Nomor 27/G/2026/PTUN.PBR. Pemerintah daerah, katanya, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pemilik ruko STC, tanpa mengabaikan aturan hukum dan administrasi barang milik daerah.

Menurutnya, arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sejak awal adalah mencari penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat dengan tetap mematuhi peraturan.

“Sejak awal, arahan Bapak Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho adalah mencari penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat dengan tetap mematuhi aturan,” ujar Zulhelmi, Kamis (5/11/2026).

Ia menegaskan, konsultasi dengan Kemendagri akan segera dilakukan, terutama mengenai aspek pengelolaan barang milik daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat setelah adanya putusan pengadilan.

Zulhelmi mengatakan, apabila hasil konsultasi menyatakan rekomendasi pembaruan HGB dapat diberikan sesuai ketentuan, Pemko Pekanbaru akan segera menerbitkannya bagi para pemilik ruko.

Pemko juga berjanji menyampaikan hasil konsultasi dan langkah selanjutnya kepada pemilik ruko dalam waktu secepatnya.

Di sisi lain, Zulhelmi memastikan aktivitas perdagangan di kawasan STC masih berlangsung normal. Para pedagang tetap dapat menjalankan usaha seperti biasa, sementara pemerintah daerah melanjutkan proses administrasi pembaruan HGB.

Ia menambahkan, Pemko berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut sesuai aturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan memastikan setiap keputusan terkait aset daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.***