Soroti PAD Riau, LSM Minta DPRD Awasi Target Pajak BBM: Alasan MBG Dinilai Tak Masuk Akal

Ilustrasi, Soal PAD Riau

PEKANBARU, Oketimes.com - Pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Harianto, yang menyebut penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat kritik dari kalangan masyarakat sipil. LSM Benang Merah Keadilan menilai alasan tersebut tidak relevan karena kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap PAD dinilai sangat kecil dibandingkan total target pendapatan daerah.

Direktur LSM Benang Merah Keadilan, Idris, mengatakan sebelum Program MBG berjalan, pendapatan dari retribusi kantin sekolah hanya berkisar Rp1,2 miliar per tahun. Menurutnya, penurunan pada satu pos pendapatan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap target PAD Riau yang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,183 triliun.

"Dengan target PAD yang mencapai lebih dari Rp5 triliun dan sebagian besar bersumber dari pajak daerah senilai Rp3,7 triliun, menjadikan retribusi kantin sekolah sebagai penyebab penurunan PAD terdengar seperti alasan yang dipaksakan," kata Idris, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai persoalan utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah adalah optimalisasi sektor pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD, bukan justru menyoroti pendapatan retribusi yang nilainya relatif kecil.

LSM Benang Merah Keadilan juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Idris meminta DPRD Provinsi Riau meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, khususnya dalam menetapkan target dan menghitung potensi penerimaan dari sektor tersebut.

Menurutnya, target penerimaan PBBKB yang selama beberapa tahun terakhir berada di kisaran Rp1,1 triliun perlu dievaluasi kembali. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024, tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 persen untuk kendaraan umum dan 5 persen untuk angkutan umum.

LSM tersebut mengacu pada data konsumsi harian bahan bakar di Riau yang diproyeksikan mencapai 2.752 kiloliter untuk jenis gasoline seperti Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, serta 2.931 kiloliter untuk jenis gasoil seperti Solar, Dexlite dan Pertamina Dex. Sementara konsumsi avtur diperkirakan mencapai 137 kiloliter per hari.

Berdasarkan perhitungan internal mereka, penerimaan pajak dari konsumsi bensin dan solar saja dinilai berpotensi mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Angka tersebut belum termasuk kontribusi dari pajak avtur.

Atas dasar itu, Idris meminta DPRD Riau memerintahkan pemerintah daerah dan Bapenda untuk melakukan kajian ulang terhadap potensi riil penerimaan PBBKB.

"Dari perhitungan kami, pajak dari konsumsi bensin dan solar saja bisa mencapai Rp1,5 triliun per tahun, belum termasuk avtur. Karena itu kami mempertanyakan mengapa target yang dipasang hanya sekitar Rp1,1 triliun. DPRD harus mengawasi persoalan ini agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap pengelolaan pendapatan daerah," ujar Idris.

Kritik tersebut sekaligus menjadi sindiran terhadap pemerintah daerah yang dinilai lebih sibuk mencari kambing hitam atas penurunan PAD daripada membuka secara transparan potensi-potensi pendapatan besar yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya.

Jika benar selisih potensi dan target mencapai ratusan miliar rupiah, maka yang perlu dijelaskan kepada publik bukanlah hilangnya retribusi kantin sekolah, melainkan ke mana potensi penerimaan pajak yang jauh lebih besar itu sebenarnya menguap.***