Panglima TNI dan Menhan RI Tinjau Penertiban Kawasan Hutan di Morowali

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).

Morawali, Oketimes.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).

Satgas PKH dalam operasi tersebut berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal. Kunjungan para pejabat tinggi negara ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional.

Dalam keterangannya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. “Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan pejabat pengamanan kamtibmas agar tidak terjadi hal-hal seperti masa lalu,” ujarnya.

Menhan juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, disertai dukungan bagi kegiatan ekonomi yang sah dan produktif. “Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang ilegal, negara akan menegakkan ketentuan yang berlaku tanpa pandang latar belakang. Kepentingan nasional harus kita tegakkan dan selamatkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penertiban kawasan hutan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi pelanggaran dan penyimpangan di masa mendatang. “Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan, dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan dari wilayah perairan yang berpotensi terjadi penyelundupan,” kata Sjafrie.

Dalam kegiatan tersebut, TNI berperan aktif melalui keterlibatannya di Satgas PKH dalam pengamanan dan penegakan hukum di lapangan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH yang bertugas mengawasi strategi serta koordinasi lintas instansi. Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.

Kegiatan peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang melanggar ketentuan.***