Program Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Fokus Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

ILustrasi Sekolah Rakyat

Jakarta, Oketimes.com - Program Sekolah Rakyat, salah satu inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan, resmi dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Tahapan awal dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025.

Program ini merupakan implementasi dari Asta Cita keempat Presiden, yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan dan mendorong penguatan sumber daya manusia demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ungkap Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, pada Minggu (13/7).

Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah gratis dengan sistem berasrama, khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menyasar kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama warga yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Adita menjelaskan bahwa meskipun sekolah negeri saat ini sudah tidak memungut biaya, hambatan lain seperti transportasi, uang saku, seragam, dan perlengkapan sekolah masih menjadi beban signifikan bagi keluarga kurang mampu. Bahkan, kebutuhan dasar seperti makan sehari-hari pun masih menjadi tantangan utama.

Data BPS per September 2024 mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,17 juta jiwa tergolong sebagai masyarakat miskin ekstrem.

Kemiskinan menjadi faktor utama rendahnya akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan gizi. Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing bangsa menuju target Indonesia Emas 2045.

Disparitas dalam akses pendidikan juga terlihat dalam data Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK, di mana kelompok rumah tangga termiskin (kuintil 1) hanya mencapai 74,45%, jauh tertinggal dari kelompok tertinggi (kuintil 5) yang mencapai 97,37%.

Persentase anak tidak sekolah tertinggi berada pada rentang usia 16–18 tahun, yakni sebesar 19,20%. Dari 730.703 lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK, sebanyak 76% menyebut alasan ekonomi sebagai penyebab utama.

Merespons kondisi tersebut, Presiden Prabowo menggulirkan Program Sekolah Rakyat dengan pendekatan holistik. Selain menjamin seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, program ini juga dirancang untuk menggali potensi dan bakat siswa melalui pelatihan keterampilan hidup (life skills).

Tujuannya adalah membekali siswa agar siap masuk dunia kerja atau membangun usaha mandiri, sehingga mampu mengangkat taraf hidup keluarganya. “Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelaksanaan program ini secara tepat sasaran dan akuntabel. Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya,” tambah Adita.***