Ribuan Pekerja di Riau Terkena PHK, Gubri Sebut Akibat Anjloknya Produksi Kelapa

Boby Rachmat, Kadisnakertrans Provinsi Riau

Pekanbaru, Oketimes.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, mengonfirmasi bahwa pada awal tahun 2025 terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar di Provinsi Riau. Lebih dari 3.000 pekerja terkena PHK akibat berbagai faktor, terutama di sektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa.

"Pada Februari, PHK terbesar terjadi di PT Pulau Sambu dan PT RSUP Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dengan total 3.128 pekerja terdampak," ujar Boby Rachmat.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pada Maret 2025, tidak ada laporan PHK tambahan di Kabupaten Inhil. Bahkan, PT Pulau Sambu mulai merekrut kembali pekerja yang sebelumnya diberhentikan, meskipun data pasti mengenai jumlah pekerja yang dipekerjakan kembali masih belum diperoleh.

"Di bulan Maret, PHK di Inhil tidak terjadi lagi, dan PT Pulau Sambu mulai merekrut ulang pekerja. Tapi kami masih menunggu data resmi dari perusahaan," tambahnya.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, turut menanggapi kabar PHK massal tersebut. Ia menyebut bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan PHK di PT Pulau Sambu adalah menurunnya ketersediaan bahan baku kelapa, yang berdampak pada operasional perusahaan.

"Saya sudah mendapatkan laporan terkait PHK di PT Pulau Sambu. Ini terjadi karena produksi kelapa di Inhil mengalami penurunan drastis," ujar Gubernur.

Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh hasil panen kelapa yang merosot tajam. Jika sebelumnya petani mampu memanen sekitar 10.000 butir kelapa per trip, kini jumlahnya hanya sekitar 5.000 butir, bahkan turun lebih dari 50 persen.

"Anjloknya produksi kelapa ini menjadi salah satu penyebab utama gelombang PHK tersebut," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah mencari solusi agar sektor perkebunan kelapa dan industri turunannya dapat kembali stabil, guna mencegah terjadinya PHK lebih lanjut serta memastikan kesejahteraan para pekerja di daerah tersebut.***