Pernah Tersangkut Kasus Korupsi dan Flexing di Riau

Hima Persis Tolak Penunjukan SF Harianto sebagai PJ Gubernur Riau

Surya Maryudha, Kabid Politik dan Kebijakan Publik Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Riau (Hima Persis Riau)

Pekanbaru, Oketimes.com - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Riau (Hima Persis Riau), mengeluarkan pernyataan tegas, untuk menolak penunjukan SF Harianto sebagai PJ Gubernur Riau. Keputusan ini dipandang sebagai langkah penting, dalam mempertahankan integritas dan moralitas kepemimpinan di provinsi tersebut.

Penolakan ini tidak hanya bersumber dari kasus-kasus hukum yang melibatkan SF Harianto, tetapi juga karena keprihatinan atas potensi dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan di Riau.

Apalagi kasus-kasus yang melibatkan SF Harianto, seperti kasus flexing yang melibatkan anggota keluarganya dan dugaan keterlibatannya dalam korupsi proyek-proyek infrastruktur di beberapa OPD, telah mencoreng citra dan kepercayaan publik terhadap pemimpin yang dipilih.

Kabid Politik dan Kebijakan Publik Hima Persis Riau, Surya Maryudha, menjelaskan bahwa penolakan ini, bukan semata-mata karena masalah legalitas, tetapi lebih pada prinsip moralitas dan etika kepemimpinan.

"Seorang pemimpin haruslah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dan SF Harianto jelas tidak memenuhi kriteria tersebut," tegasnya kepada media dalam siaran persnya pada Sabtu, (17/2) kemarin.

Surya Maryudha menambahkan, bahwa keterlibatan pemuda dan masyarakat dalam menjaga integritas kepemimpinan sangatlah penting.

"Kami akan terus mengedepankan suara pemuda dan aspirasi masyarakat dalam memastikan bahwa calon pemimpin yang dipilih adalah orang yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat Riau secara menyeluruh," katanya.

Selain itu, Hima Persis Riau mengingatkan bahwa proses demokrasi yang sehat dan transparan harus dijunjung tinggi demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Riau.

"Kami akan terus mengawal proses demokrasi di Riau dan memastikan bahwa pemimpin yang ditunjuk adalah orang yang bermoral, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, Kabid Politik dan Kebijakannya Publik Hima Persis Riau, Surya Maryudha, menegaskan bahwa integritas dan transparansi adalah hal yang mutlak dalam kepemimpinan sebuah daerah.

"Kami tidak hanya mempermasalahkan latar belakang hukum dari SF Harianto, tetapi juga mempertanyakan etika dan moralitasnya dalam memimpin. Seorang pemimpin haruslah menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, bukan malah menjadi sumber kontroversi dan ketidakpercayaan," pungkasnya.

Kemudian dugaan adanya kongkalikong dalam jual beli jabatan di lingkungan pemerintah provinsi Riau, juga menjadi perhatian serius dan pada saat ini kian santar didengar, yang semakin menegaskan ketidaklayakan SF Harianto untuk memimpin sebagai PJ Gubernur.

Tentunya Hima Persis Riau menegaskan penolakan mereka secara tegas terhadap penunjukan SF Harianto sebagai PJ Gubernur, menginginkan pemimpin yang bersih dari kasus-kasus korupsi dan dapat dipercaya untuk memimpin dengan integritas.

Dengan demikian imbuh Surya Maryudha, penolakan terhadap penunjukan SF Harianto sebagai PJ Gubernur Riau, bukan hanya sekadar tindakan spontan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan provinsi Riau yang lebih baik.***