Kasus Anggota Dewan Malas Ngantor Viral, Mantan Direktur Bank Ini Angkat Bicara

MH, mantan Direktur Bank Sarimadu Kabupaten Kampar, Riau, saat disambangi pada Minggu (21/11/2021) di kediamannya.

PEKANBARU, Oketimes.com - Tidak jelasnya pemberian sanksi tegas terhadap anggota dewan malas ngantor yang dilakukan sejumlah oknum anggota dewan provinsi Riau periode 2019-2024, mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat hingga kini.

Salah satunya seperti yang disampaikan MH, mantan Direktur Bank Sarimadu Kabupaten Kampar, Riau, yang menyebutkan sangat prihatin terhadap keberadaan Lembaga Legislatif Provinsi Riau, yang seakan tidak mengerti tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan provinsi Riau, apalagi tidak aktif masuk kantor.

Ketika disambangi dikediamannya pada Minggu (21/11/2021), MH mengatakan, jika oknum anggota dewan pemalas ngantor, tidak dilakukan pemberian sanksi tegas, maka akan menimbulkan presiden buruk bagi lembaga tersebut, dimata masyarakat.

Tidak sampai disitu, gelombang perlawanan masyarakat yang sudah jenuh menunggu dan bersabar atas sikap dan perbuatan oknum anggota dewan pemalas ngantor tersebut, akan mendapat ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Hal tersebut disampaikannya, karena dirinya sudah pernak menjadi korban penipuan yang dilakukan oknum anggota dewan bernama H Sari Antoni SH, yang saat itu menjabat sebagai anggota dewan di Rokan Hulu selama dua periode.

Mantan Direktur Bank Sarimadu Kabupaten Kampar, itu mengungkapkan, dengan melalui salah satu perantara oknum polisi Polda Riau, dirinya ditawari untuk membeli lahan kebun Kelapa Sawit di Desa Rantau Kasai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hilir.

Lantas dirinya tertarik dan melakukan penawaran untuk membeli Lahan Kebun Kelapa Sawit di daerah itu. Bahkan lanjut MH, dirinya sudah membayar tunai sebesar kurang lebih Rp300 juta kepada H Sari Antoni SH. Dirinya percaya atas pembelian itu, karena tergoda dengan segala bentuk kerja sama atas perhitungan hasil panen.

Setelah kerja sama berlangsung beberapa tahun kemudian, MH merasa ada yang ganjal, karena hanya memperoleh Rp50 ribu per bulan, hasil dari pola kerja sama itu.

Guna menindaklanjuti hasil kerja sama tersebut, dirinya sempat mempertanytakan hal itu, ke H Sari Antoni, namun alasan H Sari Antoni terkesan berbelit dan tidak masuk akal memberikan penjelasan.

Sampai akhirnya lanjut MH, dia pun jenuh dan bosan untuk bersabar. MH pun terpaksa untuk ikhlas dengan kondisi tersebut, karena sampai saat ini dirinya sedang dalam menjalankan 'ibadah spiritual di pondok pesantren' jalan Sialang bungkuk.

"Siapapun pasti tak bisa menerima keadaan tersebut. uang ratusan juta habis percuma, keluarga MH kecewa dan tak menyangka ditipu oleh oknum anggota dewan tersebut. Tapi saya mencoba untuk ikhlas, meskipun kadang kala teringat juga, betapa sakitnya diperbuat seperti hal tersebut," ungkap MH dengan mata berkaca-kaca.

Bagi mantan Direktur Bank Sarimadu Kampar itu, dirinya sudah mencoba untuk bersikap ikhlas, namun ketika spontan teringat dengan semua bujuk rayu dan tipu muslihat Sari Antoni, dirinya tak kuasa marah sambil meneteskan air mata.

MA kini hanya bisa termenung dan dalam pesantren-nya' dan hanya bisa katakan, bahwa saat ini dirinya mencoba untuk ikhlas, sekalipun terkadang murka dengan segala perbuatan Sari Antoni.

Terpisah, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Riau, Larshen Yunus turut menyampaikan rasa prihatinnya terhadap MH, mantan Dirut Sarimadu Kampar.

Dia mengatakan= perbuatan oknum anggota dewan H Sari Antoni SH hanya dapat diperbaiki, melalui penerbitan sanksi tegas dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau maupun dari pimpinan Partai Golkar, DPD I Provinsi Riau.

"Sampai saat ini, kami hanya tertumpu pada kebijakan pimpinan BK, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau dan pimpinan Partai, agar kasus yang sempat Viral ini segera menemui titik terang" tutur Larshen Yunus, Peneliti Senior FORMAPPI Riau.

Terakhir, Larshen Yunus menyebutkan atas permasalahan ini, agar jangan sampai ada masyarakat yang berpikir, bahwa partai Golkar Riau melindungi kadernya yang bermasalah, termasuk dari para pimpinan DPRD Riau yang cenderung diam membisu ditengah kondisi tersebut.***