Bahas Soal Kondisi Lingkungan dan DAS

BPDASHL Indragiri Rokan Terima Kunjungan Kerja DPRD Tanah Datar

PLT Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan, Adnan Dharma Putra, menerima sebuah cinderamata untuk kenang-kenangan dari Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Muliadi Datuk Bungsu didampingi Ketua Komisi II dan anggota saat kunker ke Kantor BPDASHL Indragiri Rokan di Jalan Bakti Kota Pekanbaru, Rabu (23/2/2021).

PEKANBARU, Oketimes.com - Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan, Adnan Dharma Putra, bersama Kasubag Tata Usaha, Agung Karnadi dan Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Desmantoro, sambut dan terima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat di Kantor BPDASHL Indragiri Rokan di Jalan Bakti Kota Pekanbaru, Rabu (23/2/2021).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Muliadi Datuk Bungsu dan Ketua Komisi II, Dedi Irawan.

Rombongan yang ikut sebagian besar adalah anggota Komisi II yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian sektor pertanian dan perikanan.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Tanah Datar menyampaikan beberapa hal terkait kondisi lingkungan, utamanya adalah kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), yang salah satu muara airnya mengalir ke Danau Singkarak.

Dimana menurut keterangan dari pihak DPRD, kondisinya cukup memperihatinkan. Disamping itu juga, Kabupaten Tanah Datar saat ini rutin menjadi langganan bencana banjir dan longsor.

Atas masalah tersebut, DPRD menayakan apa saja program program Kementerian LHK melalui BPDASHL Indragiri Rokan yang bisa diemplementasikan di Kabupaten Tanah Datar, dalam rangka untuk tindak lanjut kejadian bencana dan kritisnya DAS di wilayah tersebut.

Menanggapi pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan DPRD Tanah Datar, Pelaksana Tugas Kepala BPDASHL Indragiri Rokan, Adnan Dharma, menyampaikan sebenarnya sudah cukup banyak program pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar.

Salah satunya lanjut Adnan, adalah pembangunan bangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk DAM penahan dan gali plang atau pengendali jurang atau turap.

Dijelaskan Adnan, bangunan konservasi tersebut dibangun pada tahun 2020 lalu, dan terbukti efektiv didalam menanggulagi laju erosi dan sendimentasi.

"Sebagai contoh saat kejadian banjir, salah satu gali platnya hancur, tapi berhasil menyelamatkan jembatan. Hal ini tentunya menjadi salah satu bukti, bahwa bangunan konservasi tersebut, memiliki fungsi vital," ungkap Adnan Dharma.

Selanjutnya, kata Adnan, beberapa program lain yaitu program-program RHL Vegetatif dan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kebun Bibit Rakyat (KBR), Kebun Bibit Desa (KBD), Bibit Tanaman Produktif (BTP) dan bibit gratis dari persemaian permanen.

Selaras dengan itu, Kepala BPDASHL Indragiri Rokan, Kepala Seksi RHL Desmantoro, menambahkan bahwa Kabupaten Tanah Datar, selama ini sudah menjadi salah satu prioritas untuk kegitan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka penaganan lahan kritis dan rawan bencana.

"Sudah cukup banyak kegiatan seperti KBR yang hampir setiap tahun dan juga tanaman BTP gratis yang dibagikan kepada masyarakat, baik kepada individu maupun kelompok dalam jumlah yang cukup banyak", papar Desmantoro.

Atas penjelasan tersebut, kemudian pihak DPRD menayakan kembali, bagaimana proses dan mekanisme, jika ada masyarakat atau kelompok yang ingin mengajukan program tersebut?

Menjawab pertanya tersebut, Desmatoro mengutarakan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan, dengan cara mengisi blanko yang sudah disediakan oleh pihak BPDASHL Indragiri Rokan.

Desmantoro menjelaskan masyarakat cukup mengisi serta melengkapi dan melampirkan syarat yang telah ditentukan. Seperti SK pembentukan kelompok, penjelasan berupa sketsa atau peta lahan tempat tanaman di tanam beserta titik kordinatnya dan kelengkapan lainnya adalah foto kondisi calon lokasi.

"Untuk menyakinkan bahwa lokasi terebut layak untuk direhabilitasi, kemudian surat pernyataan bahwa masyarakat akan menanam dan memelihara tanaman tersebut," rinci Desmantoro.

Lanjutnya lagi, terhadap pengajuan proposal kebun bibit rakyat dan kebun bibit desa, akan dilakukan verifikasi secara ketat, karena program KBR ini, merupakan salah satu program yang cukup banyak diminati oleh masyarakat.

"Sebagai gambaran, untuk tahun ini pusat memberikan kuota sebanyak 25 unit. Disatu sisi proposal yang masuk kurang lebih sekitar 66 proposal, sehingga didalam pelaksanaannya, BPDASHL benar-benar selektif berdasarkan perlengkapan persyaratan," terang Desmantoro.

Dipenghujung pertemuan tersebut, diwakili Dedi Irawan, rombongan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih atas atensi dan perhatian khusus dari pihak Kementerian LHK melalui BPDASHL Indragiri Rokan dalam penanganan lahan kritis dan DAS rawan bencana yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

"Dengan harapan, agar fasilitasi program-program tersebut kedepannya tetap berkesinambungan," pungkas Dedi Irawan.***