Perpanjangan Jabatan Dirut PDAM Tirta Terubuk Diduga Ilegal, Mantan PLH Bupati Bengkalis Harus Bertanggungjawab

Foto Inset : Jufrizal SE, Dirut PDAM Terta Terubuk dan Bustamy HY, mantan PLH Bupati Bengkalis sekaligus Sekdakab Bengkalis. (Foto : Istimewa)

PEKANBARU, Oketimes.com - Mantan PLH Bupati Bengkalis Bustamy HY, dinilah telah menyalahi aturan dan perundangan terkait perpanjangan jabatan Dirut PDAM Terta Terubuk Jufrizal SE, tanpa terlebih dahulu dilakukan proses seleksi ulang melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), sesuai Peraturan Daerah (Perda) Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 Tentang PDAM Bengkalis atau Tirta Terubuk.

"Disamping itu, kewenangan PLH Bupati Bengkalis Bustamy HY, untuk melakukan kebijakan strategis seperti perpanjangan jabatan Dirut PDAM, juga diduga telah melanggar Surat Edaran BKN/SE Nomor 2/ VII/ 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian," kata Ketua DPD LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA-API) Riau Jackson Sihombing kepada oketimes.com pada Senin (16/11/2020) di Pekanbaru.

Jackson Sihombing menyebutkan didalam Surat Edaran BKN/SE Nomor 2/ VII/ 2019 itu, disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1, 2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dimana BKN menegaskan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas: 1). Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara; dan 2). Pelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

"Artinya pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum dalam aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran," ulas Jackson.

Menurutnya, mengenai keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, dalam mengutip Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, BKN menyebutkan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, lanjut Jackson, PLH atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

"Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai," sebut Jackson.

Mantan Pelaksana Harian (PLH) Bupati Bengkalis Bustamy HY yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bengkalis, Riau.

Saat dihubungi lewat ponselnya dalam tiga hari terakhir, yakni sejak Sabtu 14 hingga Senni 16 November 2020, dalam keadaan aktif, namun belum bersedia menjawab panggilan awak media ini hingga kini.

Ketika dihubungi lewat ponselnya di nomor 0822 8656 5XXX dalam keadaan aktif, namun belum bersedia menjawab panggilan oketimes.com meski dihubungi beberapa kali.

Pesan pertanyaan yang dikrimkan ke WhattsApp ponsel androidnya pun tidak dijawab, meski sudah dalam keadaan tercontreng warna biru di ponselnya.

Sepertinya, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Kampar ini, lebih suka berdiam diri, ketimbang harus memberikan penjelasan terkait perpanjangan jabatan Dirut PDAM Terta Terubuk yang saat ini masih dijabat oleh pejabat lama Jufrizal SE yang diduga melenceng dari mekanisme aturan dan perundangan dalam perpanjangan jabatan Dirut PDAM tersebut, selama satu periode yakni 2020-2024 mendatang.

Seperti diberitakan Pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkalis Bustami HY, mengungkapkan bahwa jabatan Direktur PDAM Tirta Terubuk Bengkalis, Jufrizal diperpanjang untuk periode kedua.

"Jabatannya kita perpanjang karena sudah berkahir pada Aprli 2020 dan itu diperbolehkan menurut peraturan," kata Bustami, Rabu (3/5/2020) lalu seperti dilansir dari Antara.

Bustami mengatakan, berdasarkan laporan dari hasil evaluasi kinerja PDAM Bengkalis selama dibawah kepemimpinan Jufrizal, menunjukkan perkembangan yang positif.

Misalnya dalam hal penataan aset serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan, kemudian juga kualitas pelayanan air bersih ke pelanggan.

"Jadi evaluasi kinerja ini kita bandingkan dengan sebelumnya, kita lihat bagus. Itu sebabnya kita perpanjang untuk periode berikutnya,” sebut Bustami.

Menurut Bustami, untuk melakukan proses seleksi dengan kondisi seperti sekarang ini sangat tidak memungkinkan. Disamping itu, jabatan Bupati Bengkalis saat ini juga akan berakhir kurang dari 1 tahun.

"Dikuatirkan saat terpilih bupati baru, nantinya tidak cocok dengan direktur yang sudah dipilih, sementara kita sudah mencurahkan waktu dan biaya selama proses seleksi," ujarnya lagi.

Karyawan PDAM Tolak Dirut Jufrizal SE

Sebelum dilantik pada periode pertama kepemimpinan, karyawan PDAM Bengkalis melalui surat pernyataan sikap, pernah menolak keras terhadap penunjukan Jufrizal SE, sebagai Dirut PDAM definitif oleh Bupati Bengkalis.

Penolakan terhadap Jufrizal diduga karena memliki track record yang hitam semasa ia memimpin PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Surat pernyataan sikap ini ditandangani oleh Plt Dirut PDAM, Kepala Bagian dan Cabang yang ada di Kabupaten Bengkalis, melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 di kantor PDAM Bengkalis.

Jufrizal dilantik sebagai Direktur PDAM Bengkalis masa bakti 2016 – 2020 pada Selasa (19/7/2016) lalu. Pada saat itu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin memberikan tenggat waktu 2 tahun kepada Jufrizal untuk mempercepat kemajuan peningkatan kualitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, Bupati juga meminta kepada Jufrizal untuk membuat terobosan-terobosan guna mengatasi ketersediaan air bersih di kawasan wisata pantai Rupat Utara.***  

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait