Kurang Efektif, Pemerintah Akan Bubarkan 18 Instansi dan Lembaga-nya

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Jakarta, Oketimes.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) mengakui soal rencana Presiden RI Joko Widodo ingin membubarkan 18 lembaga atau instansi pemerintah dalam waktu dekat.

Tjahjo Kumolo mengatakan setelah adanya rencana pembubaran belasan lembaga atau instansi tersebut, pihaknya langsung melakukan inventarisir yang saat ini masih berlangsung.

Diterangkan Menpan-RB, sebelum membubarkan 18 lembaga atau instansi, pemerintah sebelumnya sudah pernah membubarkan 24 lembaga, meski pembubaran tersebut tidak ada masalah dengan para pegawainya.

"Untuk 18 lembaga/badan/komisi yang akan dibubarkan sudah kami inventarisir, ada yang dibentuk berdasarkan Keppres, PP, Perpres, dan UU," kata mantan Mendagri itu seperti dilansir dari Kontancoid pada Selasa (14/7/2020).

Menpan RB Tjajo Kumolo menyebutkan pembubaran lembaga, komisi, atau badan yang dibentuk berdasarkan undang undang, prosesnya memakan waktu cukup lama, karena proses pembubaran lembaga tersebut harus melalui mekanisme pembahasan di parlemen bersama anggota DPR.

"Lewat pembahasan tersebut, nantinya perlu ada revisi undang-undang pembentukan lembaga tersebut. Kalau diluar UU bisa dibubarkan segera dengan diproses melalui Mensesneg," ulas Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan, saat ini banyak badan atau lembaga yang tidak terdengar aktivitasnya. Ia menilai, para pegawai yang berada di 18 lembaga atau badan yang dibubarkan itu tidak akan ada masalah, karena sebelumnya juga bisa disalurkan ke tempat lain.

Meski demikian lanjut Tjahjo Kumolo pihaknya belum bisa memberikan kepastian kapan target pembubaran lembaga atau institusi itu direalisasikan.

Seperti diwartawakan, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi berencana akan membubarkan 18 lembaga dan komisi yang ada saat ini dinilai membani keuangan negara.

"Dalam waktu dekat ini ada 18 (lembaga atau komisi yang akan dibubarkan)," kata Presiden Joko Widodo kepada awak media pada Senin, 12 Juli 2020 di Istana Merdeka Jakarta.

Presiden Jokowi beralasan, pembubaran lembaga dan komisi ini sebagai upaya merampingkan organisasi. Karena jika semakin ramping, maka anggaran dan biaya untuk membiayai lembaga dan komisi ini bisa dikembalikan ke Kementerian atau Lembaga yang memiliki fungsi serupa.

"Kalau anggarannya bisa dikembalikan kepada menteri, dirjen, kenapa harus pakai lembaga atau komisi itu lagi," tukas Presiden Jokowi.

Jokowi mengumpamakan pemerintahan itu ibarat seperti kapal, semakin simple kapal tersebut, maka bergeraknya semakin kencang dan cepat.

"Sudah bolak-balik kan saya sampaikan, Negara cepat bisa mengalahkan Negara yang lambat, Bukan Negara besar mengalahkan Negara kecil," ulas mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan.

Meski begitu, Presiden Jokowi belum menyebut lembaga atau komisi mana saja yang akan dibubarkan dalam waktu dekat ini, namun menarik untuk dinantikan keputusan yang akan diambil nantinya.***

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait