Dewan Pers Minta Pemred & Penjab Media Tak Profesi Ganda

ILustrasi

Pekanbaru, Oketimes.com Ketua Komisi Penelitian dan Ratifikasi Dewan Pers Ahmad Djauhar, meminta kepada pimpinan media atau Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Media Cetak maupun Media Elektronik agar tidak merangkap sebagai pengurus organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Apalagi, pemimpin redaksi/penanggungjawabnya mengantongi sertifikat utama uji kompetensi wartawan (UKW). Jika itu terjadi, akan terjadi konflik kepentingan. Idealnya, harus dipilih salah satu atau melepaskan jabatan pemimpin redaksi dan penanggujawabnya," kata Ahmad Jauhar, menjawab boleh tidaknya sebuah pemimpin redaksi atau penanggungjawab sebuah media menjadi pengurus Ormas dan LSM, ketika dihubungi pada Kamis, (28/5/2020) sore.

Dilansir dari satelit.co, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat itu, menjelaskan tidak bolehnya pemimpin redaksi atau penanggungjawab disebuah media menjabat pengurus ormas dan LSM merupakan amanat undang’undang.

"Nantinya, konflik kepentingan terjadi di sana, jika itu dilakukan (rangkap profesi-red). Sebaiknya keluar dari jabatan Pemred atau penanggungjawab media tersebut," tegas Ahmad Jauhar.

Ahmad Jauhar menambahkan, pihak Dewan Pers, telah membuat aturan bahwa jabatan pemimpin redaksi harus mengantongi sertifikat utama. Bahkan, Ahmad meminta kepada lembaga penguji menegakkan aturan.

"Syarat pemred dan penanggungjawab media, kan harus UKW utama. Jika, pemred dan penanggungjawab tak menggubrisnya, kita minta ke lembaga penguji, agar diajukan pencabutan sertifikat UKW," sebut Jauhar.

Harap Publik Melapor

Senada dengan Wakil Ketua Dewan Pers, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS) Hendrayana, berharap jabatan pimpinan media jangan berprofesi ganda.

"Harus dipilih salah satu. Profesi wartawan merupakan amanat UU. Sama seperti pengacara dan dokter, tak boleh merangkap profesi lain. Ada konflik kepentingan nantinya," tegas Hendrayana, Kamis (28/5/2020) sore.

Ia mengingatkan, bagi alumni peserta UKW LPDS, diharapkan mematuhi aturan Dewan Pers soal jabatan pemimpin redaksi dan penanggungjawab sebuah Media tidak menjabat pengurus ormas maupun LSM.

"Kami minta partisipasi publik, lembaga dan instansi terkait kalau ada alumni LPDS yang mengantongi sertifikat UKW juga menjabat sebagai pengurus ormas dan LSM, silahkan melaporkan ke LPDS agar pencabutan Sertifikat UKW untuk diajukan pencabutan oleh Dewan Pers," tegas Kang Hendra sapaan akrabnya.

Ia menghimbau, para alumni LPDS benar-benar menjalankan profesi wartawan bagi yang sudah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan (UKW).

"Sedari awal, sebelum Uji Kompentensi Wartawan dilakukan, perihal Lembaga LPDS sudah mengingatkan, apalagi sudah ada pakta integritas yang ditandatangi yang bersangkutan, sudah diingatkan semua peserta agar menggunakan UKW sebagaimana mestinya," pungkas Hendrayana.***


Source   :  Satelit.co   / Editor  : Cardova

Tags :berita
Komentar Via Facebook :