Musyawarah Besama 15 Asosiasi, AKN Ajak Rekanan Tidak Lakukan Pimjam Pakai Perusahaan

Musyawarah Bersama Asosiasi Konstruksi se Provinsi Riau, resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Indra Jaya Rasyid mewakili Gubernur Riau, Syamsuar, pada Senin (2/3/2020) di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Pekanbaru, Oketimes.com - Musyawarah Bersama Asosiasi Konstruksi se Provinsi Riau, resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Indra Jaya Rasyid mewakili Gubernur Riau, Syamsuar, pada Senin (2/3/2020) di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Husni Thamrin mewakili Ketua Umum Asosiasi Konstruksi Nasional, diberi kesempatan untuk mengawali kata sambutan. Dia mengatakan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi terselenggaranya musyawarah bersama antara 15 asosiasi konstruksi se Riau tersebut.

"Ini luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, tak hanya di Riau bahkan di Indonesia baru ini terjadi. Musyawarah Bersama melibatkan 15 asosiasi, bahkan 9 ketua nasionalnya juga datang. Luar biasa, sampai saat ini adalah rekor nasional," kata Husni mengawali sambutannya.

Husni menyampaikan musyawarah bersama ini digelar secara bersamaan oleh 15 asosiasi, bukan hanya karena melakukan efisiensi biaya-biaya. Namun lebih kepada pembuktian kepada masyarakat bahwa sesama asosiasi tidak boleh saling mendahului tetapi harus saling bergandengan tangan untuk membina dan mengayomi masyarakat di bidang konstruksi.

"Ini kita buktikan, hari ini 15 asosiasi jasa konstruksi bergandengan tangan sesuai dengan tema acara hari ini yaitu dengan musyawarah bersama kita tingkatkan semangat kebersamaan dalam membangun infrastruktur yang lebih baik," ujarnya.

Dikatakan Husni Thamrin, dengan kondisi yang saat ini banyak terjadi dimana-mana, termasuk dalam rangka mengejar persiapan UU Nomor 2 tentang jasa konstruksi, mengejar pengalaman kerja daripada perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang dipinjamkan.

"Hal ini sangat berbahaya dan sangat beresiko sekali. Kemarin ada terjadi di Kepulauan Riau, penandatanganan proyek, susah mencari proyek. Nah dipinjamkanlah perusahaan tersebut. Akhirnya tersandung hukum, yang kena adalah Direktur perusahaan itu sendiri," ucapnya

Selarai dengan itu, dirinya berpesan dan berharap kepada teman-teman yang menjadi kontraktor di Provinsi Riau, agar jangan pernah sekali-kali untuk meminjamkan perusahaannya kepada orang lain baik itu teman, saudara atau siapapun itu.

"Karena resikonya akan akan terjadi pada kita sendiri. Ini selalu saya tekankan dan sudah sering terjadi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Riau, Yan Prana Indra Jaya Rasyid dalam kata sambutannya lebih banyak berbicara tentang pembangunan konstruksi yang dianggap sangat penting keberadaannya dalam rangka peningkatan usaha dan kegiatan ekonomi nasional.

"Dengan demikian, maka pengelolaan sektor pembangunan harus dapat dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu. Dengan catatan, pembangunan infrastruktur daerah khususnya Riau harus melihat aspek kultur dan budaya, serta tidak merusak atas keberlangsungan kehidupan ekologis dan merusak kekayaan Sumber Daya Alam kita," kata Yan Prana.

Setakat ini, Yan Prana juga menyadari bahwa kebutuhan permintaan pekerjaan infrastruktur terus meningkat secara signifikan sebagai dampak langsung dari perkembangan daerah, serta isu globalisasi yang turut menjadi perhatian semua.

Berkaitan dengan sektor konstruksi ini juga, lanjut Yan Prana, beberapa waktu yang lalu, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai telah diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Untuk ruas Riau-Sumbar tahun ini juga akan dimulai pembangunannya.

Sehubungan dengan penguatan infrastruktur Riau seperti itu, tentunya akan berdampak pada sektor usaha konstruksi saat ini, dimana sektor ini menjadi penunjang pembangunan infrastruktur baik perkotaan maupun pedesaan.

Hal ini juga sangat beralasan infrastruktur berfungsi sebagai tulang punggung dan memiliki peran yang sangat dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah, termasuk di Riau.

"Kita berharap pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau harus dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dengan penguatan SDM-SDM sektor konstruksi yang bersertifikasi," ujarnya.***

Reporter   : Richarde /  Editor  : Cardova