Home / Nasional / Mantan Kepala BIN Minta Status KKB Masuk Daftar Teroris Internasional

Mahmud MD Bertahan Lakukan Non-militeristik

Mantan Kepala BIN Minta Status KKB Masuk Daftar Teroris Internasional

Mantan Kepala BIN Minta Status KKB Masuk Daftar Teroris Internasional
Istimewa
Mahfud MD usai memimpin rapat yang dihadiri para menteri terkait, Jumat (27/12) di kantornya, untuk membahas masalah di Papua.

Jakarta, Oketimes.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono menyatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan pemberontak, bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal ini dikarenakan agar pemerintah dapat menggunakan pendekatan militeristik dengan mengerahkan pasukan 'komando' TNI untuk memberantas tindakan kelompok OPM.

Hendropriyono mencontohkan keberhasilan TNI ketika bertempur dengan kelompok Fretilin di Timor Leste dahulu. ''Kami bertempur di hutan-hutan Timtim (Timor-Timur) tidak pernah kalah, tapi akhirnya kalah dalam politik dan diplomasi internasional," katanya.

Melansir dari BBC, Hendropriyono juga menyatakan OPM melalui Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), telah membunuh bukan hanya tentara dan polisi, namun juga warga sipil.

Untuk itu, lanjut Hendropriyono, OPM tidak lagi hanya dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata, melainkan harus dikategorikan dalam organisasi teroris internasional.

''Mestinya OPM itu sudah masuk ke list terrorist international. Karena dia sudah membunuh rakyat yang tidak mengerti apa-apa. Itu sudah salah. Mereka bunuh tentara, polisi, rakyat juga dibunuh. Hal ini bisa sangat sulit dipecahkan,'' kata Hendropriyono.

Dalam bulan ini saja, sudah tiga anggota Kopassus yang gugur menghadapi serangan KKB Papua. Para Prajurit tersebut adalah Lettu Erizal Zuhry Sidabutar, Serda Rizky Ramadan dan Serda Muhammad Ramadhan.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto setuju jika OPM didorong untuk ditetapkan sebagai teroris internasional, karena telah melakukan tindakan tidak pandang bulu, yaitu tidak hanya menyerang militer dan polisi, tapi juga masyarakat sipil.

Untuk itu, katanya, Pemerintah Indonesia harus membawa usulan itu ke Dewan Keamanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga OPM dapat dimasukan dalam daftar organisasi teroris internasional.

"Konsekuensinya (jika masuk daftar teroris internasional) adalah negara-negara tidak boleh berhubungan dengan mereka (OPM) dan kemudian mereka tidak bisa mendapatkan pendanaan, bantuan dan lainnya.

Mereka yang suplai uang, dana, dan alat persenjataan (ke OPM) bisa dituduh melakukan teror. Jadi seharusnya (ide ini) sudah dilakukan sejak lama," katanya.

Menurut Hikmahanto, langkah membawa wacana ini ke PBB sangat terbuka lebar karena Indonesia kini adalah anggota Dewan Keamanan PBB.

Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan tetap mengunakan cara non-militeristik melalui pendekatan kesejahteraan, untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua.

Diwartakan oleh BBC, hal itu ditegaskan Mahfud MD usai memimpin rapat yang dihadiri para menteri terkait, Jumat (27/12) di kantornya, untuk membahas masalah di Papua.

Usai rapat, Menko Polhukam mengatakan tidak ada kebijakan baru yang akan diambil oleh pemerintah guna menangani masalah-masalah yang terjadi di Papua.

"Cuma nanti koordinasinya akan lebih diperkuat, pendekatan kesejahteraan itu misalnya masing-masing departemen kan punya program. Perdagangan, perindustrian PUPR, semuanya, nanti akan koordinasi agar bisa tampak, tidak terpecah-pecah," kata Mahfud.

Rapat tertutup itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dan Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Hadir pula Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Namun saat ditanya mengenai wacana memasukan OPM dalam daftar teroris internasional, Mahfud tidak berkomentar.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum di Papua kepada para pejabat yang menyalagunakan keuangan negara.

Terbaru, seorang anggota TNI dari Yonif 713 gugur setelah dihadang Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Bewan Baru, Distrik Yeti, Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (30/12/2019) siang.

Anggota yang gugur tersebut bernama Serda Miftachur Rohmat, Wakil Komandan Pos Bewan Baru Satgas Yonif 713/ST.

"Akibat kontak senjata anggota kita gugur atas nama Serda Miftachur Rohmat dan satu orang Prada Jumandi terkena rechoset di bagian pelipis," ujar Kapendan XVII/Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto, di Jayapura.

Dia menjelaskan, penghadangan terjadi ketika kedua korban bersama delapan rekannya akan mengambil logistik ke Pos Kali Asih. Saat penghadangan, kata dia, sempat terjadi baku tembak dari kedua pihak.

"Ada anggota kita dari Pamtas 713 yang akan mengambil logistik dari Pos Bewan Baru ke Pos Kali Asih, kurang lebih jaraknya 5 KM dengan jarak tempuh sekitar 3 jam," kata dia.

Mengenai pelaku penghadangan, Eko menduga dilakukan KKB pimpinan Jefrison Pagawak. "Sekitar setelah perjalanan 2 jam mereka dihadang oleh KKB yang diduga pimpinan Jefrison Pagawak," kata Eko.

Saat ini, kedua korban sudah berada di RS Marthen Indey setelah dievakuasi menggunakan Helybell.***


Source   : BBC/Kompas.com
Editor    : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.