Home / Kesehatan / Tarif Naik, Begini Cara Turun Kelas dan Hentikan Layanan BPJS Kesehatan

Tarif Naik, Begini Cara Turun Kelas dan Hentikan Layanan BPJS Kesehatan

Tarif Naik, Begini Cara Turun Kelas dan Hentikan Layanan BPJS Kesehatan
Ist
ILustrasi

Jakarta, Oketimes.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen, menjadi kabar buruk bagi masyarakat kurang mampu di tanah air Indonesia saat ini.

Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itupun sempat menuai berbagai kritik dari kalangan masyarakat, termasuk kaum menehgah kebawah lantaran dirasa membebani keuangan mereka.

Namun pemerintah terkesan cuek dengan kebijakan tersebut dan tetap akan memberlakukan kenaikan itu mulai tanggal 1 Januari 2020.

Hal itu terkonfirmasi dari pesan berantai BPJS Kesehatan kepada peserta yang berisi pesan pendek atau SMS ke nomor ponsel secara massal yang isinya mengingatkan untuk melunasi tagihan iuran hingga akhir tahun ini.

"Peserta Yth, Yuk lunasi tagihan iuran JKN-KIS, Mulai 1 Jan 2020 berlaku Perpres No 75/2019 iuran kls 1 Rp160rb, kls 2 Rp110rb, kls 3 Rp42rb.Info hub 1500400," seperti dikutip dari SMS yang dikirim BPJS Kesehatan pada Sabtu, 14 Desember 2019.

Kenaikan iuran tersebut resmi seiring ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Berdasarkan Perpres tersebut, tertulis dalam Pasal 29, iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meningkat menjadi Rp 42 ribu dari saat ini sebesar Rp 25.500. Kenaikan iuran PBI yang berasal dari anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019.

Kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42 ribu, dari saat ini sebesar Rp 25.500.

Iuran peserta atau mandiri Kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110 ribu dari saat ini sebesar Rp 51 ribu. Lalu, iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp 160 ribu dari saat ini sebesar Rp 80 ribu.

"Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [Pasal 34] mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," tertulis dalam beleid tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPJS Kesehatan pun memberikan cara untuk turun kelas lewat website resminya bpjs-kesehatan.go.id.

Cara Ubah Kelas BPJS

Bagi peserta yang merasa keberatan dengan peraturan tersebut, bisa mengajukan turun kelas perawatan.

Pengubahan kelas rawat peserta berbeda menurut jenis kepesertaanya.

Dikutip dari bpjs-kesehatan.go.id, Minggu (15/12/2019). Berikut cara pindah kelas perawatan:

1. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

a. Syarat perubahan kelas rawat

1) Bagi peserta PPU Penyelenggara Negara, perubahan kelas rawat mengikuti perubahan golongan/kepangkatan penyelenggara negara, dengan syarat SK Golongan/ Pangkat terakhir.

2) Bagi peserta PPU Non Penyelenggara Negara, perubahan kelas rawat mengikuti besaran gaji/upah bulanan, yang pengusulannya dilakukan oleh PIC Badan Usaha berdasarkan besaran gaji terakhir.

3) Bagi Peserta PPU Non Penyelenggara Negara yang melakukan perubahan gaji/upah pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.

b. Kanal layanan perubahan kelas rawat

1) Mobile Customer Service (MCS), peserta mengunjungi Mobile Customer Service (MCS) pada hari dan jam yang telah ditentukan, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

2) Mall Pelayanan Publik, peserta mengunjungi Mall Pelayanan Publik, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

3) Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota, peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten Kota mengisi Formulir
Daftar Isian Peserta (FDIP), mengambil nomor antrian pelayanan loket korporasi dan menunggu antrian.

2. Peserta PBPU/BP

a. Syarat pengubahan kelas rawat

1) Perubahan kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga.

2) Peserta yang melakukan pengubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.

b. Kanal layanan pengubahan kelas rawat

1) Aplikasi Mobile JKN, peserta membuka Aplikasi Mobile JKN dan klik menu ubah data peserta lalu masukkan data perubahan.

2) BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, peserta menghubungi Care Center dan menyampaikan perubahan data peserta dimaksud.

3) Mobile Customer Service (MCS), peserta mengunjungi Mobile Customer Service (MCS) pada hari dan jam yang telah ditentukan, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

4) Mall Pelayanan Publik, peserta mengunjungi Mall Pelayanan Publik, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

5) Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota, peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten Kota, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), mengambil nomor antrian pelayanan loket perubahan data dan menunggu antrian.

Cara Berhenti BPJS

Jika Anda memutuskan untuk berhenti menggunakan BPJS, satu satunya cara adalah dengan tidak membayar tagihan iuran BPJS.

Dengan tidak membayar tagihan, akan otomatis menonaktifkan status kepesertaan Anda dalam BPJS. Namun, hal tersebut hanya akan berlaku sementara.

Dilansir dari laman bpjs-kesehatan.go.id, Minggu (15/12/2019) keterlambatan pembayaran iuran dapat menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan, karena:

1. Status Peserta menjadi non aktif sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, sehingga penjaminan pelayanan kesehatan diberhentikan sementara.

2. Kepesertaannya dapat menjadi aktif kembali dan penghentian sementara penjaminan pelayanan kesehatan berakhir apabila peserta:

a. Membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan dan;

b. Membayar iuran bulan berjalan.

3. Apabila dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan.

Namun, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dijelaskan bahwa setiap orang warga negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

DPR Sebut Peserta Mandiri Tidak Ikut Alami Kenaikan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 dikhawatirkan akan memberatkan peserta mandiri kelas III. Alhasil, Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan mencari jalan agar peserta mandiri kelas III tidak ikut mengalami kenaikkan harga.

Kemudian berdasarkan hasil diskusi antara Kemenkes, BPJS Kesahatan bersama dengan DPR, pada Kamis (12/12/2019), maka disepakati alternatif memanfaatkan profit atas kenaikan klaim ratio peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan profit dari PBI tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta mandiri kelas III.

"PBI-nya itu kan defisitnya 127 persen, di tahun 2020 dengan adanya kenaikan maka surpis profitnya PBI. Surplus itu dimanfaatkan mensubsidi mandiri kelas tiga. Simple saja," kata Menkes Terawan saat ditemui di Komisi IX DPR, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Keputusan ini diambil karena dinilai yang paling sederhana tidak perlu menimbulkan aturan baru, cukup hanya pembahasan dari dewan direksi BPJS Kesehatan saja.

Kemudian rencananya alternatif pilihan ini bisa langsung direalisasikan awal tahun 2020 mendatang.

"Yang paling penting masyarakat tidak berat dulu," ucap Terawan.

Jika pilihan ini direalisasikan, maka peserta mandiri kelas III tetap membayar Rp 25.500 saja, selisih kenaikan Rp 16.500 akan dibantu oleh BPJS Kesehatan.

Sementara untuk peserta kelas dua akan naik menjadi Rp 110.000 dari besaran saat ini Rp 51.000 dan untuk kelas satu akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini Rp 80.000.

Pemerintah mengambil kebijakan menaikkan iuran peserta mandiri sebagai salah satu upaya untuk mempersempit celah defisit.
Sebelumnya, Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan entitasnya bakal menanggung defisit hingga Rp 77,9 triliun seumpama hingga 2024 iuran BPJS tidak naik.

"Kalau tidak melakukan apa pun, BPJS Kesehatan akan defisit sampai Rp 77,9 triliun dalam lima tahun ke depan, sedangkan 2023 Rp 67,3 triliun," ujar Fachmi awal September 2019 lalu.

Sementara itu, secara berturut-turut potensi defisit BPJS Kesehatan pada 2022 bisa mencapai Rp 58,6 triliun dan pada 2021 sebesar Rp 50,1 triliun. Selanjutnya, pada 2020, defisit ditengarai mencapai Rp 39,5 triliun.***


Source   : Tribunnews/tempo
Editor     : Van Hallen

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.