Home / Nasional / Presiden Kembali Aktifkan Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Perbedaan Tugas Panglima dan Wakilnya

Presiden Kembali Aktifkan Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Perbedaan Tugas Panglima dan Wakilnya

Presiden Kembali Aktifkan Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Perbedaan Tugas Panglima dan Wakilnya
Puspen TNI For oketimes.com
Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M, saat melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Komisi I DPR RI, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Jakarta, Oketimes.com - Meski sempat vakum selama beberapa tahun, kini posisi Jabatan Wakil Panglima TNI kembali diaktifikan oleh Presiden Joko Widodo, lewat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) perpres tersebut, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal bintang empat. Posisi kepangkatan tersebut, sejajar dengan Panglima TNI, akan tetapi apa perbedaan tugas kedua Perwira Tinggi itu jika diaktifkan?

Berikut perbedaan tugas Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, jika dirunut dari Perpres Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Dalam pasal 14 dan pasal 15 jelas ada perbedaan tugas antaran Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI saat mendapat tugas untuk mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu.

Bunya di Pasal 14 ayat :   

(1) Panglima merupakan pimpinan TNI yang dijabat oleh perwira tinggi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Panglima mempunyai tugas:

a. memimpin TNI;
b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
d. mengembangkan doktrin TNI;
e. menyelenggarakan Penggunaan Kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
f. menyelenggarakan Pembinaan Kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
j.menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan
l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Sementara untuk tugas-tugas Wakil Panglima TNI dijabarkan di pasal 15, secara umum tercantum bahwa Wakil Panglima TNI bertugas membantu tugas-tugas Panglima dan menggantikan apabila Panglima berhalangan.

Berikut tugas Wakil Panglima TNI sesuai Perpres 66/2019: Pasal 15 ayat 1 berbunyi;

(1) Wakil Panglima merupakan koordinator Pembinaan Kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.

(2) Wakil Panglima mempunyai tugas:
a. membantu pelaksanaan tugas harian Panglima;
b. memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Kekuatan TNI serta
Pembinaan Penggunaan Kekuatan TNI;
c. melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, dan
d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.***

 

Source   : Detik
Editor      : Cardova

 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.