Home / Politik / DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan ke KPU Siak

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan ke KPU Siak

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan ke KPU Siak
Ist
Sidang Pembacaan putusan dengan nomor perkara 206-PKE-DKPP/VIII/2019, digelar di ruang sidang DKPP Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat Rabu 23 Oktober 2019 siang sekira pukul 13.30 Wib.

Jakarta, Oketimes.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak, dikenakan sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu 23 Oktober 2019.

Sidang Pembacaan putusan dengan nomor perkara 206-PKE-DKPP/VIII/2019, digelar di ruang sidang DKPP Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat siang sekira pukul 13.30 Wib.

Perkara itu berawal dari aduan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan dan 5 orang anggota Bawaslu Provinsi Riau lainnya, yakni Neil Antariksa, Gema Wahyu Adinata, Amiruddin Sijaya dan Hasan.

Namun para Pengadu yang terlihat hadir dalam sidang tersebut hanya Neil Antariksa, Amiruddin Sijaya dan Hasan, sedangkan Rusidi Rusdan Dan Gema Wahyu Adinata berhalangan hadir karna menghadiri kegiatan lain.

Terlihat hadir dari pihak Teradu, (KPU) Kabupaten Siak diwakili oleh Agus Haryanto, anggota KPU Siak.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terdapat perbedaan jumlah pada daftar pemilih pada beberapa TPS di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Siak.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Riau menggelar sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat.

Setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian yang mendalam, dalam sidang tersebut, KPU Siak mengakui adanya kurang ketelitian jajarannya dalam pendataan di TPS.

Mendapati pengakuan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau melalui Putusan Sidang Penangan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat meminta KPU Siak untuk memperbaikinya dengan mencocokkan formulir model DAA1 dengan C1 Plano yang ada dalam kotak Suara.

Berdasarkan Putusan Bawaslu Riau, KPU Siak kemudian melakukan perbaikan, namun tidak sesuai tidak sesuai dengan amar putusan Bawaslu, dimana KPU hanya melakukan pencocokkan antara DB1 dan DA1 saja tidak pada C1 Plano yang terdapat dalam kotak suara.

Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan menjaga marwah Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau membawa masalah ini ke meja hijau DKPP.

Pada tanggal 27 Agustus 2019, DKPP menggelar sidang, dengan agenda mendengarkan pokok gugatan dan keterangan saksi-saksi yang di gelar di ruang sidang Bawaslu Riau.

Hasilnya, DKPP menyatakan aduan dari pengadu terbukti dan jawaban dari teradu tidak meyakinkan DKPP. Sehingga DKPP memutuskan lima putusan yang harus dilakukan.  

Putusan tersebut antara lain, Pertama mengabulkan pengaduan pengadu sebagian, Kedua memberikan sangsi PERINGATAN kepada KPU Kabupaten Siak, Ketiga memerintahkan KPU Provinsi Riau untuk menindaklanjuti keputusan DKPP paling lama 7 hari setelah putusan dibacakan, dan terakhir memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.***


Reporter    : Richarde
Editor         : Cardova

 

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.